Pekan Depan Sudin KUKMP Jakbar akan Hapus Izin Seratus Lebih Pedagang Loksem

Total, kata Silvi, ada sekitar 137 pedagang dari beberapa loksem di Jakarta Barat yang akan dihapus atau ditarik izinnya untuk berdagang di loksem.

Pekan Depan Sudin KUKMP Jakbar akan Hapus Izin Seratus Lebih Pedagang Loksem
TRIBUNJAKARTA.COM/NOVIAN ARDIANSYAH
Lokasi lapak pedagang yang tidak berizin di samping Loksem Puri Kencana, Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (3/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Novian Ardiansyah

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMBANGAN - Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat akan meninjau para pedagang yang menunggak pembayaran retribusi di sejumlah lokasi sementara (loksem).

Rencananya, peninjauan tersebut akan dilakukan pada Senin (21/1/2019) pekan depan.

Kasudin KUKMP Jakarta Barat Nur'aini Silviana mengatakan, tujuan dari peninjauan ialah untuk menghapus izin sejumlah pedagang binaan yang tidak juga melunasi pembayaran retrisbusi.

"Iya peninjauan Senin baru nanti kita lihat mana yang mau dihapus, mana yang mau dikurangin pedagangnya," kata Silviana saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Total, kata Silvi, ada sekitar 137 pedagang dari beberapa loksem di Jakarta Barat yang akan dihapus atau ditarik izinnya untuk berdagang di loksem.

"Banyak sekitar 137 PKL yang kita mau hapuskan kurang lebih ya bukannya dikurangi," ujar Silviana.

Silvi mengatakan, peninjauan juga dilakukan untuk melakukan pendataan ulang terhadap para pedagang loksem.

Pasalnya, lanjut Silviana, ada sejumlah pedagang yang sudah tidak menempati loksem namun datanya masih tercantum serta lain hal sebagainya.

"Retribusinya enggak bayar, pedagangnya enggak ada gitu. Pedagangnya ada tapi enggak bayar, terus di SK ada jumlah pedagangnya tapi orangnya enggak ada," jelas Silviana.

Sebelumnya, dikatakan Silviana, tidak semua pedagang loksem dan lokbin yang menunggak yang akan dihapuskan.

Angin Kencang Rubuhkan Rangka Bakal Loksem di Pasar Tanah Merah Penjaringan

Diperiksa untuk Asisten Pribadinya di Polres Jakarta Barat, Ivan Gunawan Jalani Tes Urine

Silviana menyebut, hanya para pedagang dengan tunggakan melebihi Rp 1 juta yang bisa terkena imbas penghapusan jika mereka belum juga membayarkan retribusinya.

Adapun besaran retribusi yang di kenanan per harinya untuk loksem sebesar Rp 3 ribu dan lokbin sebesar Rp 4 ribu.

"Itu salah satu potret pekerjaan UKM kalau sampai retribusi tertinggi kami juga punya beban yang sangat berat. Makanya kami lagi evaluasi banyak memanggil UKM yang seyogyanya memang utangnya sudah melebihi batas-batas kita akan hapuskan. Bukan loksemnya tapi orangnya (pedgang) yang akan kita keluarkan, kita ganti," ujar Silviana, Jumat (14/12/2018).

Penulis: Novian Ardiansyah
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved