Kendala Aturan, Pemkab Bekasi Mengaku Bukan Tidak Mampu Berikan Uang Kompensasi TPA Burangkeng

Pemkab Bekasi bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Kendala Aturan, Pemkab Bekasi Mengaku Bukan Tidak Mampu Berikan Uang Kompensasi TPA Burangkeng
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Warga Desa Burangkeng kembali menggelar aksi di TPA Burangkeng menuntut pemberian kompensasi uang ke Pemkab Bekasi, Jumat, (15/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan tidak akan memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai ke warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, di Desa Baurangkeng, Kecamatan Setu.

Pemkab Bekasi bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Asisten Daerah (Asda) III, Suhup, mengatakan, pemerintah bukan tidak mampu mengucurkan dana untuk kompensasi uang tunai ke warga.

Dia menaksir, dana yang dibutuhkan Pemkab Bekasi untuk memberikan uang kompensasi tunai ke warga Desa Burangkeng diperkirakan sekira Rp10 miliar. Uang sebesar itu kata Suhup, bukan jumlah yang besar bila dibanding dengan kemampuan daerah.

"Ya emang enggak ada aturannya, sebernernya uangnya enggak gede (besar), uang cuma Rp10 miliar dibanding uang Pemda mah enggak gede ya, kalau ada aturannya pasti kita kasi itu (kompensasi uang tunai) gitu loh," kata Suhup saat dikonfirmasi, Minggu, (17/3/2019).

Adapun dalam undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah disebutkan dalam pasal 25 terkait kompensasi.

Di pasal tersebut ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Kemudian pada ayat 2, kompensasi sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa, relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

Sedangkan di ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dampak Kebakaran di Krukut Jakarta Barat, Ribuan Warga Terpaksa Mengungsi

Kutuk Penembak Masjid Selandia Baru Sambil Pose Begini, Atta Halilintar Malah Tuai Kecaman

 Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erlina Fury Santika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved