Pemkab Bekasi Tawarakan Kompensasi TPA Burangkeng Melalui Dana Desa

Kompenasasi dalam bentuk dana kegiatan yang dimasukkan ke dalam alokasi dana desa tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Desa Burangkeng

Pemkab Bekasi Tawarakan Kompensasi TPA Burangkeng Melalui Dana Desa
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Spanduk penutupan TPA Burangkeng yang dilakukan warga menuntut kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin, (4/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Pemerintah Kabupaten Bekasi menawarkan opsi pemberian kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal itu dilakukan lantaran, pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai ke warga tidak dapat dilakukan.

Suhup, Asisten Daerah III, mengatakan, Pemkab Bekasi telah menyanggupi pemberian kompensasi warga terdampak TPA Burangkeng dalam bentuk Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Terkahir, pada Jumat, (15/3/2019), Pemkab Bekasi telah mengundang Kepala Desa Burangkeng untuk kembali menawarkan opsi pemberian kompensasi dalam bentuk uang tambahan ADD.

"Kita udah maksimal menawarkan opsi ke mereka, cuma satu aja yang gak bisa, kita gak bisa berikan uang tunai, itu. Bisanya dalam bentuk dan untuk kegiatan-kegiatan," kata Suhup saat dikonfirmasi, Minggu, (17/3/2019).

Kompenasasi dalam bentuk dana kegiatan yang dimasukkan ke dalam alokasi dana desa tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Desa Burangkeng. Mereka nanti dapat membuat kegiatan sepeti kegiatan padat karya, sosialiasi dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkelanjutan.

"Nanti terserah desa yang penting dia tidak menyalahi aturan penggunaan keuangan berdasarkan aturan undang-undang, sebagai contoh ya kegiatan padat karya, gitu loh, setelah kerja masyarakat dikasi ongkos dikasi upah, misalkan ada sosialisasi tentang sampah nanti pulangnya dikasi uang transport gitu," ungkap Suhup.

Namun sampai hari ini, pihaknya belum menerima jawaban dari pihak desa terkait opsi tawaran pemberian kompensasi tersebut. Padahal kondisi dampak penutupan TPA Burangkeng di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi kian memprihatinkan.

KPK Tangkap Romahurmuziy, Menag Bantah Ada Jual Beli Jabatan Hingga Bukan Kasus Jebakan

Pamer Kekompakkan, Sandiaga Uno Bantah Bakal Duet dengan AHY di Pemilu 2024

Sandiaga Uno Bocorkan Poin-poin Penting yang Akan Disampaikan di Debat Cawapres

"Udah kita tawarkan tapi pihak desa belum menjawab, bahkan kepala desanya gak bisa jawab, malah dia bilang mau ngobrol dulu sama BPD sama masyarakat, lah repot kalo semua masyarakat dimintain pendapat mah, apalagi masyakat 20 ribu, mau kapan kelarnya gituloh, mestinya kan kepala desa disitu ambil keputusan, selaku pimpinan," tegas dia.

Seperti yang diketahui, Warga Desa Burangkeng menutup operasional TPA Burangkeng sejak Senin, 4 Maret 2019. Penutupan ini merupakan bentuk protes warga yang menuntut pemberian kompensasi uang tunai ke warga terdampak TPA.

Sampai saat ini, operasional TPA Burangkeng masih lumpuh total, sejak penutupan dilakukan warga. Imbasnya, sampah di sejumlah wilayah menumpuk karena tidak terangkut selama kurang lebih 14 hari.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved