Romahurmuziy Lebih Sering Diam di Sel, Keluarga Belum Bisa Temui
Muhammad Romahurmuziy alias Rommy tampak terpukul saat menjalani hari-hari pertama di dalam Rumah Tahanan KPK.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Muhammad Romahurmuziy alias Rommy, anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP yang menjadi ditangkap karena dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, tampak terpukul saat menjalani hari-hari pertama di dalam Rumah Tahanan KPK.
Sumber internal di KPK menjelaskan bahwa dia tampak diam sejak masuk ke dalam tahanan.
"Dia masih terlihat diam terus sih. Kemarin juga begitu sejak ditahan. Mungkin masih terpukul," katanya kepada Tribun, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
"Mungkin sedang terpukul, seperti tahanan lainnya saat baru masuk," imbuhnya.
Sejak dua hari menjadi tahanan di Rutan KPK, Rommy belum bisa ditemui oleh pihak keluarga. Baru kuasa hukum yang menemuinya.
Tribun mencoba mengonfirmasi hal itu kepada kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail.
Menurut Maqdir, Rommy itu masih tampak terpukul. Namun, hal itu dianggap wajar olehnya.
Tidak satu dua kali dirinya melihat kliennya yang baru ditahan oleh KPK, menunjukkan hal serupa.
"Ya tampak terpukul itu biasa. Tadi, juga saya melihat masih seperti itu. Itu wajar saja bagi orang yang baru masuk ke tahanan," ujarnya.
Kendati demikian, ia yang hanya baru bisa bertemu selama 30 menit menyatakan kondisi kesehatan Rommy dalam keadaan baik.
"Kondisinya sejauh yang tadi saya tanyakan, dia sehat. Sudah bisa diajak bicara, tapi memang belum banyak," jelasnya.
Mengenai pengetahuan Rommy terhadap ditemukannya uang ratusan juta di ruangan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Maqdir menduga kliennya sudah tahu.
Pasalnya, ada televisi di dalam ruang bersama rumah tahanan KPK. Namun, ia tidak membicarakan hal itu saat bertemu.
"Saya pikir sudah tahu. Di dalam itu kan ada televisi yang bisa ditonton bersama-sama. Tadi, kami belum bicara banyak sampai substansi itu belum. Baru perkenalan saja," tukasnya.
Muhammad Romahurmuziy alias Rommy (44) selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP ditahan oleh KPK sejak Sabtu (16/3/2019), setelah sehari sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dari tim KPK di Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur.
Barang bukti OTT adalah sebesar 156.758.000 disita.
• Anggap Wajar Uang di Laci Meja Menag, Jusuf Kalla: Kalau Kantor Saya Digeledah Pasti Ada Uangnya
• Survei Litbang Kompas Terbaru, Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen
• Wacana Penghapusan Ujian Nasional Ala Sandiaga Uno, Jusuf Kalla: Justru Berbahaya
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, diduga berperan sebagai pemberi suap turut dicokok oleh petugas KPK.
Rommy diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk membantu meloloskan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin yang tengah mengikuti seleksi jabatan di Kemenag.
Dia diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta untuk mengurus proses seleksi jabatan bagi Muafaq dan Haris Hasanuddin.
Muafaq diduga memberikan duit Rp 50 juta kepada Rommy pada hari dilakukan OTT, sedangkan Haris diduga memberikan duit Rp 250 juta ke Rommy pada 6 Februari 2019.
Mukernas PPP Kukuhkan Suharso
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 20 hingga 21 Maret 2019 di Hotel Seruni Bogor.
Mukernas itu diadakan untuk mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, setelah Romahurmuziy terkena oprasi tangkap tangan KPK.
"Jadi Mukernas besok itu, tahapan lanjut dari rapat harian kemarin. Jadi rangkaiannya kan karena Mas Rommy sebagai Ketum saat itu terkena kasus OTT dari KPK maka harus segera ada rapat harian," kata Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Dalam rapat harian itu, DPP PPP memutuskan Romahurmuziy tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum karena terkena kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan Ketua sementara diduduki oleh Suharso.
"Yang kedua di rapat harian tersebut kita sudah memutuskan menunjuk Pak Suharso Monoarfa sebagai Plt," ungkap Arwani.
• 7 Fakta Tukang Tato Jadi Kurir Sabu: Barang Bukti Rp 1,5 Miliar Hingga Buat Biaya Persalinan
• Derry Sulaiman Foto di Rumah Ibu Ustaz Abdul Somad, Karangan Bunga Sandiaga & Prabowo Jadi Sorotan
• TERPOPULER - Mahfud MD Temukan Kejanggalan di Kemenag, Ungkap Pesannya yang Tak Dilaksanakan Lukman
"Keputusan rapat harian di DPP itulah yang nantinya akan dikukuhkan di mukernas. Itu rangkaiannya seperti itu," sambungnya.
Rapat akan dihadiri seluruh pengurus DPP, para majelis, dan pengurus DPW se-Indonesia.
Dia menegaskan hasil rapat harian juga sudah disetujui para petinggi partai termasuk Maimoen Zubair atau Mbah Moen.
"Semua peserta rapat harian DPP termasuk para waketum bersama dengan para ketua majelis itu menyepakati keputusan itu, misalnya ada yang masih mempertanyakan saya kira kita harus menghargai, dan bisa saja nanti disampaikan dan kita diskusikan kita musyawarahkan," ucapnya.
Pendapat Majelis Syariah termasuk Mbah Moen terkait posisi Ketua Umum perlu diperhatikan.
Karena itu PPP mengambil keputusan itu.
"Saya sebagai politisi yang berlatar belakang santri tentu melihat bahwa fatwa yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu penting ya," ujarnya.
Anggota DPR ini juga tak mau ambil pusing dengan anggota yang masih mengkritisi penunjukan Suharso karena dianggap tak sesuai AD/ART. Dia menyarankan semua masalah perbedaan pendapat itu diselesaikan secara musyawarah dalam Mukernas.
"Misalnya ada yang masih mempertanyakan saya kira kita harus menghargai, dan bisa saja nanti disampaikan dan kita diskusikan kita musyawarahkan," ucapnya.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki diri terkait persoalan tata kelola internal kementerian.
Dua pejabat Kemenag di Jawa Timur yang menjadi tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
"Jadi sebenarnya kita ingin sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia dan insan Kementerian Agama di seluruh Indonesia bahwa Kementerian Agama itu seharusnya kementerian yang paling bersih, jadi contoh. Bahkan jadi contoh bagi KPK sendiri," ungkap Laode di Gedung Penunjang KPK.
Menurut Laode, sebenarnya seleksi jabatan di Kementerian Agama sudah menggunakan sistem elektronik. Pihak yang lolos pun sudah diumumkan.
Satu tersangka yang terjerat dalam kasus ini sempat tak lolos karena pernah menerima hukuman disiplin.
"Dia pernah mendapatkan hukuman disiplin. Tapi somehow dia (hasil seleksi) bisa berubah (lolos). Dan itu yang lagi ditelusuri. Oleh karena itu kita berharap ke depan kita harap dapat diperbaiki sistem tata kelola di Kementerian Agama itu agar hal yang sama tidak terulang," kata Laode.
• Ramalan Zodiak Rabu: Taurus Frustasi Soal Keluarga Tapi Ada Solusinya, Scorpio Harus Terbuka
• Waduk Buatan Tampung Pasokan Air untuk Budidaya Tanaman di Agrowisata Cilangkap
• Hari Ini, Wali Kota Jakarta Pusat Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan memperbaiki sistem tata kelola jabatan di internal kementerian.
"Kementerian Agama ke depan berkomitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan KPK, khususnya dalam aspek mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama," kata Lukman dalam konferensi pers di Kemenag, Jakarta, Sabtu (16/3/2019) lalu.
Lukman menyatakan, dijeratnya pejabat Kemenag merupakan peringatan keras agar seluruh jajaran kementerian memperbaiki sistem organisasi dan manajemen kepegawaian.
Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.
Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.
Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (tribun network/ryo/coz/mal/kompas.com)
