Pilpres 2019

Arief Poyuono Sebut SBY Bak Serangga Undur-undur, Picu Reaksi Partai Demokrat Hingga Sandiaga Uno

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Adil dan Makmur. Ia juga menyebut SBY bak serangga undur-undur.

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Ilusi Insiroh
Twitter @Gerindra
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta, Senin (30/7/2018) 

TRIBUNJAKARTA,COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Adil dan Makmur.

Koalisi Adil dan Makmur merupakan pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

TribunJakarta.com mengutip Tribunnews.com dan Kompas.com terkait pernyataan Arief Poyuono yang memantik beragam reaksi.

Sebut SBY Bak Serangga Undur-undur

Arief Poyuono menyebut SBY seperti Undur-undur.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga Undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla mencle segala," kaya Arief Poyuono saat dikonfirmasi, Jumat (10/5/2019).

Arief mengatakan, pihaknya tak keberatan jika Demokrat keluar dari koalisi Adil Makmur.

Arief Poyuono (kompas images)
Arief Poyuono (kompas images) ()

Menurutnya, selama ini Demokrat tak memiliki pengaruh dalam upaya pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Justru, kata Arief, masuknya Demokrat dalam koalisi malah membuat suara paslon 02, menurun.

"Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lo," ucap Arief Poyuono.

Ia juga menduga, sikap Demokrat yang 'mencla mencle' itu lantaran sudah mendapat jaminan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yakni, salah satunya kasus megaproyek Hambalang.

"Dan saya tahu kok kenapa kayak Undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus korupsi proyek Hambalang,"

"Tapi saya yakin Kangmas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin kalau keluarga SBY nggak akan diproses hukum oleh KPK ya," papar Arief Poyuono.

"Sebab Kangmas itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan korupsi. Dan saya yakin nasibnya Demokrat akan seperti kayak tokoh aswatama setelàh Perang Bharatayudha, nggak diterima di mana-mana dan nanti juga oleh koalisi parpolnya Ibu Mega akan ditolak masuk koalisi dan nggak ada yang mau koalisi sama Demokrat tuh," sambungnya.

Reaksi Demokrat

Eriko Sotarduga dan Jansen Sitindaon.
Eriko Sotarduga dan Jansen Sitindaon. (YouTube/ TV One)

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta pimpinan Gerindra menegur Wakil Ketua Umum, Arief Poyuono, atas pernyataan dan tuduhan ke partainya.

Melalui keterangan tertulis, Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur karena tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Arief menyinggung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang hingga kini belum tuntas.

Menurut Arief, SBY berusaha meminta jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo.

"Sebagai sesama rekan koalisi kami menyarankan kepada Gerindra untuk mengingatkan orang semirip Poyuono ini untuk tidak kalap dan kampungan," ujar Jansen melalui keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/5/2019).

"Harusnya Mas Arief Poyuono ini berkaca diri ya, yang menurunkan suara Prabowo itu ya malah orang-orang sejenis Arief Poyuono ini. Kok malah menuduh kami," tambahnya.

Terkait tuduhan meminta perlindungan hukum atas kasus korupsi, Jansen menuturkan bahwa hal itu merupakan tuduhan yang sangat serius.

Menurut dia, Poyuono harus siap bertanggung jawab secara hukum atas tuduhannya itu.

"Karena dia telah menuduh dua presiden sekaligus. Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY Korupsi," kata dia.

Lantas, Jansen mempertanyakan apakah tuduhan Poyuono tersebut mewakili pikiran Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau tidak.

Bila tuduhan Poyuono itu mewakili Prabowo, maka Jansen menganggapnya sebagai persoalan yang serius.

Namun jika tidak mewakili Prabowo, Jansen meminta Gerindra menegur Poyuono dan meminta maaf.

"Pertanyaan kami, pikiran Poyuono menuduh keluarga SBY korupsi ini mewakili pikiran Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra dan pimpinan koalisi atau tidak?" tuturnya.

"Kalau iya, ini sangat berbahaya karena tuduhan Poyuono ini tuduhan yang serius secara hukum. Tapi jika tidak kami meminta kepada Gerindra untuk segera menegur Poyuono dan meminta maaf," kata Jansen.

Demokrat Bakal Ambil Sikap

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui awak media sebelum meninggalkan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019).
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui awak media sebelum meninggalkan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI)

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan, partainya akan bertahan di Koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah Pilpres 2019 benar-benar usai.

Hal ini disampaikan Ferdinand menanggapi penyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta agar Demokrat keluar dari koalisi Prabowo-Sandi.

"Pesan saya, Arief Poyuono tidak perlu berbicara seperti itu, karena Partai Demokrat tentu akan mengambil sikap ketika pilpres ini usai. Tunggu sikap kami," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/5/2019).

Ferdinand mengatakan, koalisi yang dibangun Demokrat dengan partai lain adalah untuk mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Oleh karena itu, kerja sama dalam koalisi baru akan berakhir setelah semua proses berakhir.

Adapun saat ini proses rekapitulasi suara oleh KPU masih berlangsung.

"Jadi Arief Poyuono tidak usah berkomentar sesuatu yang bermutu. Sebaiknya berjuang saja, bekerja keras memenangkan Prabowo daripada hanya komentar tak berguna," kata dia.

Ferdinand mengatakan, selama ini tidak melihat Arief Puyuono melakukan sesuatu yang berguna demi kemenangan Prabowo-Sandi.

Menurut dia, hal itu tidak berbanding lurus dengan militansi Partai Demokrat dalam memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

"Dibandingkan dengan kader-kader Partai Demokrat, apa yang sudah dilakukan Arief," kata dia.

Sandiaga Uno Kritik Arief Poyuono

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno ketika dijumpai wartawan di Gedung Kesenian Pandan Sari.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno ketika dijumpai wartawan di Gedung Kesenian Pandan Sari. (TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma)

Sandiaga Uno angkat bicara mengenai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Secara tegas, Sandi mengkritik pernyataan Arief, terlebih pernyataan tersebut dikeluarkan dibulan suci ramadan 2019.

"Saya mengkritisi pak Arief, karena dibulan suci ramadan harusnya memberi pernyataan yang sejuk," ujar Sandiaga usai di Gedung Kesenian Pandan Sari, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (10/5/2019) malam.

Rapat Pleno Pemilu 2019 KPU Kota Bekasi, Prabowo-Sandi Unggul 54,9 Persen

Rekapitulasi Suara Jakarta Selatan, Prabowo-Sandi Dapat 723.008 Suara, Jokowi-Maruf Sebanyak 673.100

Saat Mulai Bubar, Massa Pendukung Prabowo-Sandi Sempat Bentrok dengan Massa Dukung Bawaslu

VIDEO Gabungan Massa dan Relawan Pendukung Prabowo-Sandi Kepung Bawaslu

Spanduk Ucapan Kemenangan Prabowo-Sandi Terpampang di Pagar Masjid Al Munawwar Pancoran

Menurut Sandi, pernyataan Arief tersebut tidak senada dengan bulan ramadan yang bernuansa silaturahmi.

Oleh sebab itu ia pribadi menyayangkan hal tersebut.

Terlepas dari pernyataan Arief, Sandiaga menuturkan koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih sangat solid.

"Menurut saya koalisi masih solid, sayangnya pernyataan seperti itu sangat tidak sejalan dengan yang kami inginkan dibulan suci ramadan," pungkasnya. (Tribunnews.com/Kompas.com/TribunJakarta.com)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved