Anies Buka-bukaan Soal Pulau Reklamasi, Tegaskan Tak Ingkar Janji hingga Alasan Tak Dibongkar

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Anies Baswedan buka-bukaan soal janjinya akan menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta saat Pilkada 2017.

Seperti diketahui belakangan ini pulau reklamasi kembali ramai diperbincangkan setelah Anies Baswedan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk beberapa bangungan di pulau reklamasi.

Hal itu lantas menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang janji Anies Baswedan.

Dikutip dari tayangan Aiman Kompas TV, Anies Baswedan pun menegaskan jika dirinya tidak mengingkari janjinya.

Anies Baswedan menjelaskan, janjinya saat Pilkada adalah menghentikan reklamasi.

Kemudian, lanjutnya, lahan yang sudah jadi akan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Anies Baswedan pun lantas merasa dirinya tidak mengingkari janjinya.

"Apakah reklamasi sudah dihentikan? Alhamdulillah sudah," ujar Anies Baswedan seperti dilansir dari tayangan Kompas TV, Senin (1/7/2019).

• Begini Cara Menghindari Potongan Saldo OVO yang Dicuri Driver Ojol Nakal

• Intip Rahasia agar Kulit Lumpia Tipis Tak Mudah Sobek

Setidaknya ada 13 pulau yang dibatalkan pembangunannya.

Sebelumnya ada 17 pulau yang direncanakan dibangun.

"Bukan hanya 13 pulau, ada 1 pulau yang baru jadi sepertiga diberhentikan, pulau C, pulau C itu kan baru sepertiga," kata Anies Baswedan.

"Pulau C sudah jadi sepertiga tapi tidak dilanjutkan, karena dihentikan reklamasi. Pulau C sudah jadi, yang sudah jadi ya nanti dimanfaatkan, sekarang masih kosong. Jadi kalau ada yang mengatakan 'Anies melanjutkan reklamasi' itu tidak benar, reklamasi sudah dihentikan," kata Anies Baswedan.

"Jadi sekarang rencana reklamasi 17 daratan di pesisir Jakarta itu dihentikan dan dihapuskan dalam rencana pembangunan Jakarta RPJMD kita, kalau di ada di RPJMD, maka pemerintah berkewajiban melaksanakan, lalu dalam RTRW itu juga dihapuskan," tambahnya.

Sejak awal, kata Anies, pihaknya tidak berencana membongkar pulau yang sudah jadi.

"Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi, kami adalah menghentikan reklamasi, yang sudah jadi dimanfaatkan, yang belum tidak diteruskan," jelasnya.