Jokowi Masih Pertimbangkan Untung-Rugi Ajak Oposisi Gabung

Arsul pun menilai, pertimbangan Jokowi memasukan atau tidak parpol oposisi itu demi kelancaran program pemerintah 5 tahun kedepan

Editor: Muhammad Zulfikar
Kompas TV
Presiden Jokowi berteriak akan membubarkan lembaga yang dianggapnya tak memiliki manfaat. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih melakukan pertimbangan apakah parpol oposisi bisa bergabung atau tidak.

Menurut Arsul, Jokowi tengah mengkalkulasi untung ruginya mengajak parpol koalisi.

Hal itu disampaikan Arsul usai berkumpul dengan para Sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019) malam.

"Beliau bukan ketum partai, beliau harus mengini semuanya. Tentu yang paling penting semua akan dihitung, cost and benefitnya akan dihitung," ujar Arsul.

Arsul pun menilai, pertimbangan Jokowi memasukan atau tidak parpol oposisi itu demi kelancaran program pemerintah 5 tahun kedepan.

Sehingga, Jokowi menghitung apa yang bakal menjadi rintangan.

Salah satu yang dihitung Jokowi, kata Arsul, adalah apakah Gerindra bergabung atau tidak menjadi rintangan menjalankan program kerjanya.

"Itu antara lain hal-hal yang saya yakin dipikirkan Pak Jokowi," jelas Arsul.

Ia juga mengatakan, parpol koalisi menyerahkan kepada Jokowi sepenuhnya terkait keputusan itu.

"Belum ada menurut saya sesuatu yang benar-benar final itu akan jadi sikap soal terbuka atau tertutup," terang Arsul.

Sekjen Nasdem

Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan kerjasama partai nonkoalisi akan dibuka secara luas.

Namun, ia mengatakan, kerjasama dengan oposisi itu dilakukan di parlemen.

Hal itu disampaikan Jhonny usai berkumpul dengan para Sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019) malam.

"Kerja sama politik non-kabinet akan dibuka dengan luas karena menjadi kewajiban seluruh parpol di parlemen untuk mengawal kebijakan yang baik untuk pembangunan negara," kata Jhonny.

Pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan, Jokowi: Apa Sih, Biasa

Surya Paloh Diisukan Dukung Anies Pilpres 2024, Respon Adian Napitupulu Buat Pembawa Acara Terkekeh

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved