Tuduhan Amien Rais Dibantah Menteri ATR, Dimarahi Luhut, dan Dinasehati SBY

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Adiatmaputra Fajar

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH  - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara, Sofyan Djalil membantah tuduhan Amien Rais terkait program sertifikat tanah palsu.

Menurut Sofyan program sertifikat tanah sudah bisa dinikmati masyarakat saat ini.

Pasalnya sebelum pemerintahan Jokowi, mengurus sertifikat membutuhkan waktu lama dan memakan biaya besar.

Baca: Sering Jadi Korban Bully, Kedua Remaja Tulis Semua Kata Kasar di Wajah Mereka

"‎Sertifikat itu sangat dibutuhkan oleh rakyat, presiden menyadari ini dan kemudian ayo kita bagikan sertifikat, tegaskan hak rakyat atas tanah," kata Sofyan di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Sofyan, adanya sertifikat tanah yang dipegang masyarakat dapat menghindarkan konflik atau sengketa tanah di kemudian hari‎, karena sudah memiliki ukuran dan batas atas tanah yang jelas.

Selain menghindarkan konflik, kata Sofyan, kepemilikan sertifikat tanah yang sah, akan membantu masyarakat masuk ke perbankan untuk mendapatkan modal berusaha dengan mengagunkan sertifikatnya.

Baca: Tewas Saat Bertugas, Begini Berbagai Potret Sang Putri Pertama MJ Hanafie

"Rakyat selama ini punya aset, punya tanah tapi tanah itu tidak punya dokumen, sehingga ‎mereka tidak bisa pakai aset itu ke perbankan, terpaksa menggunakan rentenir, oleh sebab itu kalau Pak Amien Rais lihat penyerahan sertifikat tanah rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien mengatakan itu pengibulan, gak ada," papar Sofyan.

Sofyan pun menjelaskan, pencapaian pemerintah pada tahun lalu yang mampu mengeluarkan sertifikat tanah rakyat sebanyak 5,3 juta dan pada tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat tanah.

‎"Mudah-mudahan kita bisa keluarkan lebih banyak (dari 7 juta)," ucap Sofyan.

Tanah Dikuasai Rakyat

Mantan Menko Perekonomian itu pun membantah terkait tudingan tanah di Indonesia 70 persen‎ dikuasai oleh pihak asing atau kelompok tertentu, seperti yang dilayangkan oleh Amien Rais.

"Yang bener? Datanya enggak ada itu," ucap Sofyan dengan tegas.

Menurut Sofyan, program yang dijalankan pemerintah sekarang merupakan sertifikat tanah untuk rakyat yang luasnya bervariasi, ada yang 50 meter persegi hingga 10 hektare.

"‎Kalau perusahaan-perusahaan itu HGU (hak guna usaha), yang kedua adalah tanah hutan, tanah industri, itu pun tidak asing, perusahaan lokal semua, tapi ada satu dua yang perusahaan publik," ujar Sofyan.

‎Sofyan pun menyayangkan ucapan Amien Rais yang tidak disertai data-data akurat.

"Pak Amien Rais mendapatkan data (dari mana), tapi mungkin sebagai politisi enggak perlu mendapatkan data, itu secara umum saja, padahal datanya enggak begitu," ujarnya.

Luhut Emosi

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan jadi emosi mendengar tudingan Amien Rais.

Luapan emosi Luhut diungkapkan  saat menjadi pembicara pada seminar nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan' di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada acara tersebut, Luhut meminta agar tidak asal mengkritik pemerintah. 

Luhut punmengancam akan membongkar kesalahan pengkritik pemerintah.

"Jangan asal kritik aja. Saya tahu track record-mu kok. Background saya ada spion juga. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Udah lah, diam saja lah. Jangan main-main, kalau main-main kita cari dosamu. Memang kamu siapa?" ujar Luhut.

 SBY Menasehati

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai pernyataan Amien Rais kepada pemerintah.

Meski, keduanya bersahabat, SBY mengingatkan kepada Amien Rais agar berhati-hati dalam berbicara dan melakukan kritik.

"Kepada Pak Amien, sahabat saya. Kita sudah sama-sama tua, hati-hati berbicara," kata SBY di Hotel Harper, Purwakarta.

Baca: Bulan yang Terima Kursi Roda dari Jokowi: Sosok, Jago Bahasa Inggris dan Sering Diejek

Namun begitu, dia mengatakan apabila mantan ketua MPR tersebut memiliki data dan bukti yang relevan atas ucapannya, SBY minta diungkap ke publik.

"Biarkan publik menilai siapa yang benar. Kalau pemerintah dikatakan bohong, ya harus disertai dengan bukti," ujarnya.

Menurut SBY, jangan sampai ada kritik yang disampaikan secara kelewat batas.

Baca: Melihat Gudang Penyimpanan Makanan Impor Kedaluwarsa Asal Australia dan AS

Bahkan lebih cenderung ke arah fitnah.

Kritik yang disampaikan, lanjut SBY, haruslah proporsional.

Widodo yang membagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat.

Menurut Amien, program tersebut merupakan suatu pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" ujar Amien di Bandung, Minggu (18/3/2018).