Fitra Minta Jokowi Tolak Anggaran DPR yang Capai Rp 7,7 Triliun

Anton Sihombing menyatakan penambahan usulan anggaran DPR pada 2019 ditujukan untuk berbagai hal, di antaranya untuk pembangunan gedung baru guna menampung anggota dewan. Selain itu juga untuk pembangunan Alun alun Demokrasi.

Anton mengakui, pembangun gedung tahap pertama di tahun 2018 belum dilakukan. Anggarannya pun belum cair.

Namun menurut dia, pembangunan tahap kedua tetap harus dianggarkan.

"Tentang bangunan, walaupun tahap pertama belum dilakukan, tetapi itu tetap harus kami anggarkan," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Selain untuk pembangunan gedung baru, penambahan usulan anggaran tahun ini juga diperuntukan bagi penataan Kompleks Parlemen, satu diantaranya membangun tempat berdemontrasi yang dinamai Alun alun Demokrasi.

Selain itu, penambahan anggaran juga diperuntukan bagi akomodasi 15 anggota DPR baru.

Baca: Dihujat Posting Foto Tanpa Hijab, Yuliast Mochamad Ucap Akan Tidak Sadar Selama Beberapa Jam

Berdasarkan Undang undang Pemilu No 7 Tahun 2017, nantinya anggota DPR bertambah 15 orang menjadi 575 orang.

Namun, saat ditanya besaran anggaran untuk pembangunan gedung baru dan Alun alun Demokrasi, Anton menjawab hal itu belum bisa dipaparkan.

Ia mengatakan bakal menyampaikan hal itu setelah memperoleh pagu indikatif (patokan batas maksimal).

"Nanti sesudah pagu indikatif (keluar) baru kami urai. Masa (baru) permohonan saya urai, kan enggak mungkin," katanya.

Anton berharap pemerintah sepakat terhadap usulan anggaran tersebut.

"Besar harapan kami agar Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR tahun 2019 ini," katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan usulan tersebut nantinya akan diserahkan ke pemerintah untuk mendapat persetujuan.

"Usulan ini akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," katanya. (kps/yog)