Brigjen Krishna Murti: Indonesia Tunggu Lampu Hijau dari PBB Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Karomisintel Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol Krishna Murti mengatakan pihaknya masih menunggu kabar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengirimkan delegasi Polri sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB.

"Rencana keberangkatan menunggu hasil assesment dari tim AAV. Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya," kata Krishna kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Dirinya menjelaskan AVV Tim melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Cikeas, Jawa Barat pada Senin (23/4/2018).

Menurutnya, delegasi yang melakukan pengecekan antara lain Mr Ata Yenigun Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO.

Kemudian, Mr Younese Greffi Reprentative from Logistic DFS (Department Field Support). Lalu, UNSAAT Tim terdiri dari Mr Osama Police Advicer UNAMID dan Mrs Kellen Police Advisee UNMISS.

Sedangkan, pasukan terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200 orang termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.

"Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” ujarnya.

Krishna menjelaskan, dalam waktu dekat akan ada keputusan apakah Indonesia termasuk negara yang masuk dalam list utama PBB untuk segera ditempatkan. Tentu, ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia, Polri dan bangsa Indonesia.

“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia, nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” kata dia.

Di samping itu, Krishna mengatakan untuk penempatan juga tentu diserahkan kepada PBB. Namun, kemungkinan ada tiga alternatif pertama Sudan Selatan dimana nama misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan).

Kemudian, alternatif kedua di Mali atau UNISMA (United Nations in Mali) dan ketiga di Central Afrika dimana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan membutuhkan pasukan FPU.

“Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” katanya.

Dirinya menambahkan nanti PBB akan memberikan jawaban untuk menempatkan di salah satu negara, setelah itu PBB akan mengembalikan lagi jawaban tersebut kepada Indonesia, apakah Indonesia menerima atau tidak negara yang ditunjuk untuk menjalankan misi PBB.

“Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia,” katanya.