Ribut-ribut Iklan di Media Massa, PSI Siap Lawan Laporan Bawaslu

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Iklan yang dipasang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di media massa ternyata berbuntut panjang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melimpahkan masalah itu ke Badan Reserse dan Kriminal Polri, Kamis (17/5/2018).

Partai baru itu menghormati langkah Bawaslu namun akan melakukan perlawanan hukum.

PSI menyebut iklan tersebut bukan kampanye seperti dimaksud pasal 274 Undang-undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Materi (iklan) kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU PemiIu," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, di DPP PSI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya materi iklan yang dimuat pada 23 April 2018 tersebut merupakan wujud pendidikan politik kepada masyarakat.

Selain itu, materi itu juga tidak mengandung ajakan untuk memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggungjawab. Makanya ada nama dan logo PSI sebagi bentuk tanggungjawab," terang Antoni.

Tonton juga:

Bawaslu melimpahkan masalah itu kepada polisi karena PSI telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu, ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Menurut UU tersebut, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

"Logo dan nomor urut yang ditampilkan di iklan tersebut telah memenuhi unsur citra diri," ujar Ketua Bawaslu Abhan.

Baca: Sekjen PSI Klaim Iklan Partainya Tidak Curi Start Kampanye

Iklan PSI di media cetak dianggap mencuri start kampanye karena kampanye peserta Pemilu 2019 baru dimulai pada 23 September 2018.

Terkait pelimpahan kasus itu, PSI juga merasa dizalimi.

Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media.