Sulit Dapat Tiket, Wali Kota Blitar di Polres Jakarta Pusat Belum Dibesuk Keluarga
"Kalau saya sih ada keinginan seperti itu (jenguk), cuma kami kan dari daerah agak susah cari tiket," ujar penasihat hukum Samanhudi.
lihat foto
Tudingan motif politik wajar ditujukan kepada KPK karena KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjaring dua kadernya, Bupati Syahri Mulyo dan Wali Kota Samanhudi.
Apalagi, tutur Hasto, keduanya tidak ada di tempat saat KPK menangkap sebagian orang yang diduga terlibat korupsi di dua daerah tersebut.
Baca: Cek! 6 Zodiak Ini Dikenal Mudah Bersyukur, Kamu Diantaranya?
Mereka akhirnya ditahan KPK karena menyerahkan diri.
Wakil Ketua KPK Laode Syarif, menegaskan penanganan terhadap kedua politisi PDI Perjuangan tersebut sama saja dengan kasus lainnya.
"Ini sama saja dengan kasus lain, karena perantara dan pemberinya ditangkap bersamaan termasuk uang barang bukti. Yang membedakan, bupati dan wali kotanya melarikan diri," ujar Laode.
Dalam kegiatan operasi tangkap tangan, KPK tidak mempunyai kepentingan politik dalam penegakan hukum. (tribunnetwork/fel/ilm)
