Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - KPU Kota Depok memiliki tugas berat pada perhelatan Pilpres dan Pileg 2019.

Satu tugas berat yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Di gelaran Pilkada Serentak lalu Panwaslu menilai KPPS yang direkrut KPU tidak cukup terampil.

"Kami harap KPU lebih serius. Satu dalam pembentukan KPPS, karena nanti KPPS akan membengkak jadi lima ribuan. Dengan skill KPPS yang seperti ini rawan konflik karena akan lebih banyak saksi. Dan kotak suaranya nanti ada lima," kata Ketua Panwaslu Kota Dede Slamet Permana di Cilodong, Depok, Rabu (4/7/2018).

Dede mencontohkan di sejumlah tempat KPPS salah membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

Bila hal ini tidak diperbaiki, Dede menyebut hasil Pilpres dan Pileg di Depok nanti dapat menimbulkan konflik.

"Kalau skill KPPS nya masih seperti ini saya ragu Pemilu 2019 nanti hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Ini PR (pekerjaan rumah) berat buat KPU untuk memperbaiki kinerja KPPS," lanjutnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengakui perlu ada peningkatan kualitas KPPS.

Kesalahan pembuatan berita acara yang dilakukan oleh sejumlah anggota KPPS disebabkan karena masalah pengalaman.

"Karena sekarang mulai umur 17 tahun itu sudah bisa menjadi anggota KPPS. Banyak juga anggota KPPS kita yang baru kurang memahami cara menjumlahkannya," ujar Titik.

Sebagai informasi, KPPS memiliki sejumlah tugas penting seperti menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

Membuat berita acara pemungutan, penghitungan suara serta mebuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.