Pilpres 2019

Polemik Gerakan #2019GantiPresiden, Hasto: Untung Presidennya Pak Jokowi

Polemik gerakan #gantipresiden2019 terus berlanjut. Hasto Kristiyanto bersyukur yang menjadi presiden saat ini Joko Widodo, ada apa ya?

Editor: ade mayasanto
TRIBUNJAKARTA.COM/MUSLIMIN TRISYULIONO
Sekertaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sekretaris tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto angkat suara terkait langkah pemerintah menghadapi gerakan #2019GantiPresiden.

Bagi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, cara pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih lebih demokratis dibanding rezim sebelumnya.

Hasto lalu menyinggung pembentukan tim Mawar yang diisi sejumlah anggota Kopassus pada era Orde Baru.

Tim ini diduga menjadi dalang penculikan sejumlah aktivis.

"Untung presidennya Pak Jokowi, kalau dulu mungkin sudah dibentuk tim mawar. Dibentuk untuk mengeksekusi itu. Ini untung pak Jokowi sangat demokratis," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Hasto menilai gerakan #2019GantiPresiden inkonstitusional.

Sebab, presiden telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin selama lima tahun.

Menurutnya, dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik.

Bagi Hasto, politik tanpa aturan main dapat menjadi barbarianisme.

"Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat itu mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai presiden jaminan masa jabatan selama lima tahun. Sehingga ketika itu kampanye ganti presiden itu inkonstitusional," tegas Hasto.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian di berbagai daerah.

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Imbau Neno Warisman Pulang ke Jakarta, Wawan Purwanto: BIN Bertugas Jaga Marwah Konstitusi

Aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, juga mengalami penolakan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

Ketua DPP Golkar Zainudin Amali menilai tudingan yang menyebut Polri telah bersikap tidak netral karena memulingkan Neno Warisman ke Jakarta terkait agenda #2019GantiPresiden tidaklah tepat.

Menurut Amali keputusan pihak kemananan yang tidak mengizinkan Neno keluar bandara untuk menghadiri acara tersebut sudah tepat karena menyangkut keamanan wilayahnya.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved