Uang Transpor Rapat RW Ditolak, Guntur Romli Kritik Anies: Demen Banget Bikin Tim di Luar Struktur

Dalam pembahasan bersama Komisi A, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI sebagai penanggung jawab anggaran untuk pendamping meminta tambahan Rp 282 juta sehingga rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 menjadi Rp 30,5 miliar.

• Ahok Dikabarkan Akan Menikah: Nicholas Bungkam, Sang Adik Kebanjiran Telepon dan Haji Lulung Senang

• Berawal Jadi Ajudan Veronica Tan, Ahok Berencana Menikahi Puput di Rutan Brimob

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak setuju kebijakan Gubernur Anies merekrut dan memberikan uang transpor untuk pendamping rapat RW dan musyawarah perencanaan pembangunan.

Gembong mengatakan, kebijakan itu hanya menghamburkan anggaran.

"Kami objektif ya, selama mempercepat pembangunan untuk masyarakat, kita tidak ada soal. Tapi, kalau penghamburan yang notabene tidak jelas, kami boleh bertanya juga," tegas Gembong.

Gembong menuturkan, tidak diperlukan pendamping karena proses musrenbang sudah dipermudah lewat sistem online.

Bappeda telah menyediakan standar pengisian secara online. Dia juga mempertanyakan kompetensi pendamping yang akan ditunjuk Pemprov DKI Jakarta.

Gembong menyatakan, akan lebih efektif jika Pemprov DKI melatih para ketua RW.

"Mending ke depan para ketua RW yang diberi pelatihan oleh Bappeda, bukan orang-orang baru. Karena yang tahu masalah itu RW," ucap Gembong.

"Kalau bicara kebutuhan warga, pasti RW yang lebih tahu. Kan kita tidak tahu nanti yang diangkat siapa. Jangan-jangan tim suksesnya Anies semua, boleh kita curiga," ujar dia.