Demi Pileg, Demokrat Izinkan Kader 'Eksodus' Jadi Jurkam dan 3 Juta Suara ke Jokowi-Maruf Amin

TRIBUNJAKARTA.COM- Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada 3 DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk 3 DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Ia mengatakan, DPP Partai Demokrat akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga DPD itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi.

Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut.

Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken. Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Persentasi itu menjadi yang terbesar dibandingkan 3 DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ferdinand mengatakan, seandainya dispensasi itu diberikan, Partai Demokrat tidak akan mengabaikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno.

Saat ini, Demokrat masih mencari formula terbaik agak kedua kepentingan itu bisa terakomodasi.

"Dispensasi yang sedang kami pikirkan dan belum menjadi keputusan adalah mencarikan formula bentuk tata cara strategi kampanye agar suara Demokrat tidak hilang di Pileg," kata dia.

"Sementara DPD Papua juga bisa menyumbang suara bagi Jokowi dan kami juga tidak bisa mengabaikan dukungan Prabowo. Ini yang akan dicarikan strategi dan formulanya. Jadi bukan melepas begitu saja," lanjut Ferdinand.

Dukung Jokowi

Sebelumnya, seusai dilantik sebagai Gubernur Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018), Lukas Enembe menyatakan akan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Ia yakin, keputusannya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf akan diikuti seluruh masyarakat Papua.

• Ajukan Penundaan Pemeriksaan Polisi, Nur Mahmudi Dijadwalkan Berobat ke RSCM Kencana Hari Ini

• Kevin Sanjaya: Marahi Pelatih Karena Dijadikan Pemain Ganda Putra dan Ingin Ajak Keluarga ke Vatikan

"Harga mati, bungkus, 3 juta suara kita kasih semua ke Jokowi," kata Lukas.

Gubernur Papua dua periode ini mengatakan mendukung Jokowi karena Jokowi mengerti masalah Papua.

Ia juga memastikan jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat di Papua solid mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sikap ini sudah dilaporkan kepada DPP Partai Demokrat.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen Demokrat (Hinca Pandjaitan), kami semua kader Demokrat baik bupati, apa semua, mendukung Pak Jokowi. Sudah kasih tau begitu," kata Lukas Enembe.

 Eksodus Kader Demokrat Dukung Joko Widodo

Parta Demokrat sejatinya mendukung bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Akan tetapi, para ketua DPD Demokrat tampaknya tidak taat pada perintah SBY selaku ketua umum. Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, berikut adalah politisi partai berlambang bintang mercy itu yang mendukung Jokowi-Maruf.

Deddy Mizwar Jadi Jurkam Jokowi-Maruf

Politikus Partai Demokrat Deddy Mizwar, menyatakan kesediaannya menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin.

Sejumlah tokoh Partai Demokrat menyayangkan sikap Deddy Mizwar tersebut. Namun, Dedy justru berharap sikap politiknya tersebut dihargai sebagai pilihan pribadi.

"Artinya, ini adalah sikap politik yang harus dihargai," kata Deddy seusai mengikuti rapat tim Jokowi-Ma'ruf di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

Sementara itu, Deddy menyadari keputusannya tersebut berbeda dengan kebijakan Partai Demokrat yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Namun, Deddy mengatakan, ia tetap mengedepankan etika dalam mengambil keputusan politik ini.

TGB: Dukungan Jokowi adalah rasional

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengaku adalah politisi Partai Demokrat.

Namun, sejak dua tahun lalu menyampaikan dukungannya secara pribadi kepada Presiden Joko Widodo. Menjelang Pilpres 2019 ini, TGB mengungkapkan dukungannya tersebut secara terbuka.

"Terus terang pada beliau (Jokowi) sudah lama, hampir dua tahun lalu. Sebagai bagian apresiasi saya," ujar TGB dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas dan Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018) sore.

• Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Secara Massal, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pelajari Pembubaran KPK

• Cerita Kesri, Petugas PPSU Bergaji Rp 3,6 Juta yang Hidupi Anak Yatim Piatu

• DPRD DKI Akhirnya Setujui Anggaran Pendamping Rapat RW, Padahal Sempat Ditolak

Sikap politik TGB diwujudkan dengan pengunduran dirinya menjadi kader Partai Demokrat.

"Benar. Saya sudah mundur sejak beberapa hari lalu," ujar TGB kepada Kompas.com, Senin (23/7/2018).

TGB menekankan bahwa dukungannya tersebut rasional jika melihat kerja pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan Indonesia timur.

Soekarwo bantah keluar dari Demokrat

"Enggak ada itu hengkang dari Demokrat. Saya sudah 10 tahun di Demokrat masak mau pindah," kata Soekarwo usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (15/8/2018).

Begitulah komentar Mbah Karwo, panggilan akrab politisi Partai Demokrat saat ditanya wartawan tenang isu kepindahannya ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dirinya menjelaskan, pertemuan dengan Surya Paloh, kata dia, hanya pertemuan biasa.

Dia dan Surya Paloh adalah teman lama yang dulu sama-sama mendirikan Ormas Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

"Hanya saja momentumnya politik, jadi diartikan politik juga akhirnya," ujar Gubernur Jatim ini.

• Keluarga Bripda PND Buka Suara: Tidak Pacaran Sejak SMA Hingga Perbedaan Mencolok dengan Ahok

• Duel Jokowi-Prabowo: Pertarungan Djoko Santoso Vs Erick Thohir: Militer Vs Sipil, Muda Vs Tua

• Fifi Lety: Ahok Tidak Mungkin Pindah Agama Karena Jabatan dan Demi Wanita

 Sandiaga Bisa Memahami

Sandiaga mengaku bisa memahami apabila ada kader Partai Demokrat yang justru tidak mendukung dirinya dengan Prabowo.

"Kami ingin garis bawahi, keputusan kader berbeda bisa dipahami, organisasi atau partai punya mekanisme sendiri," kata Sandiaga, kemarin.

Walau demikian, Sandiaga berharap agar para kepala daerah lebih mengutamakan membangun daerahnya.

"Kepala daerah fokus membangun daerah. Membawa mereka ke pusaran pilpres rasanya menciderai yagn mereka dapatkan," kata dia. (Kompas.com/Tribunnews/TribunJakarta)