Kubu Jokowi Minta Maaf Atas Projo yang Tolak SBY WO di Deklarasi Kampanye Damai

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi walk out dari kampanye damai dalam rangka Pemilu 2019 di Monas, Jakarta.

"Tadi teman teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira kira lima menit tadi ikut defile, beliau (SBY) turun dan walk out meninggalkan barisan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai. 

Menurut Hinca, SBY walk out karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar, tak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal.

"Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa parpol apalagi membawa atribut begitu banyak sehingga terkesan sudah kampanye," kata Hinca.

Terkait hal tersebut Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin meminta maaf kepada SBY. Permohonan maaf disampaikan usai SBY pergi meninggalkan arena deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

"Kalau itu terjadi dan membuat Pak SBY tidak berkenan, kami mohon maaf. Karena tidak ada sesuatu hal yang kami inginkan dan kami sangat menghormati Pak SBY, yang tidak hanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tapi juga sebagai presiden keenam," ujar Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf, Aria Bima kemarin.

Aria Bima mengatakan tak ada sedikitpun niat timnya mengganggu SBY saat parade berlangsung.

Menurutnya keberadaan relawan Jokowi di area sekitar acara parade sudah diketahui timnya. Para relawan memang sengaja diarahkan TKN untuk menunggu di luar Monas karena dilarang masuk kawasan deklarasi kampanye damai.

"Itu sudah menjadi wilayah umum, tidak bisa lagi kita melakukan pelarangan buat para timses. Saya yakin betul tak ada atribut dari TKN dalam bentuk bendera dan yel yel dan sebagainya yang dilarang," ujar Aria Bima.

Sebelumnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut, SBY marah lantaran merasa diprovokasi oleh relawan Jokowi saat kendaraan yang ditumpanginya melewati massa Projo.

Massa Projo berada di luar kawasan Monas namun dekat dengan barisan parade peserta pemilu 2019.

Andi Arief pun menuntut Projo meminta maaf.

"Kalau Projo tidak minta maaf dan aparat keamanan diam serta Jokowi diam saja atas provokasi terhadap SBY pagi ini, jangan salahkan jika ada tindakan balasan," sebut Andi dalam Twitter nya.

Karena aksi walk out dipicu pengadangan tersebut SBY akhirnya tidak bisa naik ke atas panggung untuk ikut menandatangani deklarasi kampanye damai. Jaringan Relawan Prabowo Sandi (JARPAS) sangat menyesalkan perilaku provokatif yang dilakukan oleh relawan yang terlihat menggunakan atribut "Projo" dan "GOJO" tersebut.

"Yang mana orang orang yang terlihat memakai atribut "PROJO" dan "GOJO" tersebut, sambil mengibar ngibarkan bendera bertuliskan "PROJO" dan "GOJO" disertai teriakan "Jokowi Jokowi" di sebelah kanan dan kiri mobil golf yang di kendarai oleh rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro," ujar Dewan Pimpinan Nasional JARPAS, Yahdil Abdi Harahap.

Menurut Yahdil mereka telah melakukan provokasi terhadap rombongan Ketum Partai Demokrat dan Ketum PAN sehingga membuat tidak nyaman lagi untuk melanjutkan karnaval tersebut.

Kondisi ini tentu sangat memprihatikan mengingat pentingnya acara tersebut terutama menciptakan kondisi damai menjelang pemilu 2019.

"JARPAS sangat mendukung dengan apa yang telah dilakukan oleh rombongan Ketum Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang memilih tidak melanjutkan karnaval karena situasinya tidak kondusif lagi dan tidak seperti yang diharapkan sebagaimana tujuan awal dari acara kampanye damai tersebut," katanya.

Ia mengatakan dalam aturan kampanye damai tersebut sebagaimana diatur oleh KPU dan telah disosialisasikan ke semua perwakilan partai politik peserta pemilu bahwa peserta karnaval yang meliputi partai peserta pemilu menggunakan pakaian adat dan menggunakan atribut partai yang telah disediakan oleh KPU.

Tetapi menurutnya realita dilapangan banyak atribut atribut yang diindikasikan sebagai partai pendukung Jokowi dan atribut atribut yang diindikasikan sebagai relawan Jokowi berkibar bebas diseputar lokasi acara kampanye damai yang dilalui oleh rombongan peserta karnaval.

"Kami sebagai salah satu relawan Prabowo-Sandi sengaja tidak membawa bawa atribut partai dan relawan Prabowo-Sandi karena mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU terkait kampanye damai tersebut,"katanya.

JARPAS menurut Yahdil mendesak KPU dan Bawaslu bersikap tegas terhadap pihak pihak yang tidak taat aturan yang ditetapkan.

Karena pengibaran bendera partai dan atribut lainnya yang bukan disediakan oleh KPU juga beredar di lokasi acara.

"Ini tentu menjadi catatan yang serius untuk KPU dan Bawaslu kedepannya untuk tetap bersikap tegas dan netral," pungkasnya.

Projo Tolak Minta Maaf

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku bingung atas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan para relawan terkait aksi Walk Out SBY.

Menurut Budi kehadiran Projo di acara deklarasi kampanye damai juga tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak lain.

Kata dia kehadiran relawan Projo dalam acara itu hanya meneriakkan dukungan untuk Jokowi agar bisa menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya.

Tidak ada perkataan yang bernada menyudutkan pihak lain. Budi juga menegaskan, pihaknya tidak melakukan provokasi apapun.

"Mau ngapain (minta maaf)? Apa yang kita hina? Kesalahan kita apa? Kita damai, kita nyanyi nyanyi, gembira ria, kita memaknai Pilpres dan Pileg 2019 ini dengan penuh kegembiraan, penuh kedamaian. Karena kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi, jangan dibalik balik dong," kata Budi.

Prabowo Desak KPU

Calon Presiden, Prabowo Subianto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengambil tindakan terkait dugaan provokasi dari relawan Jokowi kepada rombongan SBY saat acara deklarasi kampanye damai.

"Saya pokoknya saya ingin baik saja, kalau memang ada aturan yang dilanggar KPU harus bertindak," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan bila KPU tidak bertindak tegas maka rakyat akan kecewa. Dia mengatakan bila rakyat kecewa maka akan berdampak negatif pada Pemilu 2019.

"Kalau wasit berpihak yang kecewa rakyat, dan kalau rakyat sudah kecewa kita tidak tahu harus apa lagi," ujarnya.

KPU Sayangkan

Menanggapi aksi Walk Out SBY, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, menyayangkan tidak hadirnya perwakilan dari Partai Demokrat tersebut. "Kami menyayangkan mungkin ada kegiatan lain," ujar Viryan.

Dia menegaskan, pihaknya sudah membuat acara deklarasi kampanye damai supaya terselenggara secara baik. Peserta pemilu telah diperlakukan adil.

"Kami sudah berusaha membuat sebaik mungkin memperlakukan seluruh peserta sama. Jumlah anggota per partai juga sama," kata dia.

Dia mengklaim, para peserta pemilu melihat acara berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Sementara itu Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan memang ada kesepakatan parpol terkait deklarasi kampanye damai.

Beberapa kesepakatan itu, pertama, tidak boleh ada atribut parpol di area lokasi deklarasi yakni di area Monas, Jakarta Pusat.

Kedua, jika ada bendara parpol, maka hanya sebatas bendera kecil yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun ia menegaskan, hal itu berlaku di area deklarasi.

Kata Hasyim, area di luar tempat deklarasi bukan termasuk bagian area tanggung jawab KPU.

"Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan," ujarnya.

Oleh karena itu, KPU menilai banyaknya atribut parpol di luar area deklarasi bukan persoalan.

Apalagi, kata dia, ada juga masyarakat yang menggunakan atribut pro Prabowo.

Hingga saat ini, Hasyim mengaku belum menerima protes langsung dari Partai Demokrat.

KPU juga belum mengecek apakah Partai Demokrat ikut menandatangani deklarasi kampanye damai atau tidak karena aksi walk out SBY.

Meski demikian, KPU memastikan tidak ada sanksi jika parpol tak tanda tangan deklarasi kampanye damai. Hal itu hanya simbol apakah parpol setuju atau tidak dengan kampanye damai.(Tribun Network/gle/fik/yan/kps/wly)