Gaji Guru di Bekasi Belum Dibayar Dua Bulan: Terpaksa Gadai Barang Hingga Wacanakan Demonstrasi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebanyak 3.800 Guru Gabungan Tenaga Kontrak (GTK) di Kota Bekasi, belum menerima gaji selama dua bulan.

Gaji yang seharusnya dibayar pada Agustus dan September 2018, tertunda lantaran belum dicairkan dari pemerintah daerah setempat.

Keluhan itu diungkapkan Firmansyah, guru kontrak SD Sumutbatu IV, Jumat (12/10/2018).

Firman meminta Pemerintah Kota Bekasi segera membayarkan gajinya tersebut.

"Bukan saya saja, guru kontrak lainnya juga belum dibayar gajinya. Kalau sampai November 2018 nanti, maka gaji kami sudah tiga bulan belum dibayar. Per bulannya kami dapat Rp 3,8 juta," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dirinya bersama 3.800 guru kontrak lainnya masuk dalam Gabungan Tenaga Kontrak (GTK). Di dalamnya, kata dia, kebanyakan guru honorer yang sekarang diangkat menjadi pekerja kontrak

"Gaji pekerja kontrak di lingkungan guru sama dengan tenaga kontrak lainnya. Sumber alokasinya saja yang beda, kalau kami berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah," tuturnya.

Belum dibayarkannya gaji selama dua bulan, membuat Firman kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini, diakui Firman, para GTK sedang memutar otak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, di antara mereka ada pula yang sampai menggadaikan harta benda di tempat pegadaian.

"Itu kan keringat kerja kita belum dibayar. Kita punya keluarga yang harus dikasih makan. Teman saya sampai gadai barang, ada juga yang manfaatkan les privat buat pemasukan," bebernya.

Jumlah guru yang tergabung dalam GTK sebanyak 3.800 orang. Mereka diangkat sebagai tenaga kontrak sejak awal 2017. Gaji yang diterima per satu orang besarannya mencapai Rp 3,8 juta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengatakan, pencairan gaji guru kontrak menunggu ketuk palu APBD perubahan 2018.

"Aturannya memang seperti itu, jadi dananya ada di APBD perubahan," katanya saat dikonfirmasi.

Ali menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji juga dikarenakan adanya kenaikan status menjadi pegawai kontrak, yang awalnya Rp 2,7 juta per orang, menjadi Rp 3,8 juta per orang.

"Jadi perubahan ini membuat kami hanya mampu membayar selama tujuh bulan atau sampai Agustus. Sisanya, gaji sampai dengan Bulan Desember akan dialokasikan di APBD perubahan. Kenyataannya seperti itu, jadi mohon bersabar," paparnya.

Bakal Geruduk Kantor Wali Kota

Ratusan guru kontrak akan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018) pekan depan.

Aksi mereka salah satunya untuk menuntut agar tunggakan gaji selama dua bulan segera dibayarkan.

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kota Bekasi Firmansyah mengatakan, aksi itu akan diikuti sekitar 500 guru kontrak dari total 3.800 Guru Gabungan Tenaga Kontrak (GTK) di Kota Bekasi.

Ada dua tuntutan utama mereka. Pertama, menuntut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi segera menyelesaikan tunggakan gaji selama dua bulan sejak Agustus sampai sekarang.

Kedua, meminta Wali Kota Bekasi tidak mengadakan rekrutmen CPNS tanda bukti penolakan aturan PERMENPAN No 36 Tahun 2018, yang masih tidak ada keberpihakan kepada guru honorer.

Kata Firmansyah, belum dibayarkannya gaji selama dua bulan, membuat guru kontrak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini diakui Firman, para GTK sedang memutar otak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, di antara mereka ada yang sampai menggadaikan harta benda.

"Aksi ujuk rasa ini akan berjalan damai dan tertib. Kami mohon aspirasinya didengar. Jika tidak ada iktikad baik, tidak memungkinkan kami bakal melakukan aksi unjuk rasa lebih besar lagi dan mengancam bakal mogok kerja," tegasnya.

Alasan Dinas Pendidikan

Sebanyak 3.800 guru kontrak di Kota Bekasi belum dibayarkan gajinya selama dua bulan, terhitung sejak Agustus hingga saat ini.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyebut keterlambatan pembayaran gaji guru kontrak itu, dikarenakan menunggu APBD Perubahan 2018.

"Pencairan gaji guru kontrak menunggu ketuk palu APBD perubahan 2018. Aturannya memang seperti itu, jadi dananya ada di APBD perubahan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (12/10/2018).

Ali menjelaskan keterlambatan pembayaran gaji juga dikarenakan adanya kenaikan status menjadi pegawai kontrak, yang awalnya Rp 2,7 juta per orang menjadi Rp 3,8 juta per orang.

• Gambar Pertama yang Dilihat Bakal Ungkap Ketakutanmu dalam Hubungan Asmara

• Polisi Ciduk Dua Preman yang Hancurkan Warung Warga di Rumahnya, Satu Buron

• Antrean Panjang di Istora Senayan Sehari Jelang Penutupan Asian Para Games 2018

"Jadi perubahan ini membuat kami hanya mampu membayar selama tujuh bulan atau sampai Agustus. Sisanya, gaji sampai dengan bulan Desember akan dialokasikan di APBD perubahan. Kenyataannya seperti itu, jadi mohon bersabar," ucapnya.

Sebelumnya, belum dibayarnya gaji guru kontrak selama dua disampaikan Firmansyah guru kontrak SD Sumutbatu IV.

Firman mengungkapkan gaji belum dibayarkan sejak Agustus 2018 hingga sekarang. Ada sebanyak 3.800 guru kontrak yang belum dibayar gaji.

"Bukan saya saja, guru kontrak lainnya juga belum dibayar gajinya. Kalau sampai November 2018 nanti, maka gaji kami sudah tiga bulan belum dibayar. Perbulannya kami dapat Rp 3,8 juta," katanya. (TribunJakarta.com/Warta Kota)