Rumah DP 0 Rupiah, Antara Janji dan Mimpi Anies Baswedan Jelang Satu Tahun Memimpin Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM - “Cuaca hangat di Ciracas, tidur pulas di Pondok Indah. Mari berkeringat bekerja keras, tulus ikhlas tunaikan amanah.”

Itulah satu bait pantun yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan dalam pidatonya, usai dilantik di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2017).

Dan, penggalan ‘Tunaikan amanah’ menjadi salah satu hal yang disoroti berbagai pihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies Baswedan, jelang satu tahun kepemimpinannya yang jatuh pada besok, Selasa (16/10/2018).

Akan tetapi pada Jumat (12/10/2018), Anies Baswedan berhasil menunaikan amanah masyarakat, dengan meresmikan salah satu janji kampanye-nya ketika masih mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, yaitu ‘Rumah DP 0 Rupiah’.

“Hari ini yang kita luncurkan adalah program DP 0 rupiah, di sebuah tempat yang insyaAllah akan menjadi awal bagi program DP 0 rupiah di Jakarta,” ujar Anies Baswedan, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Seakan menjawab kritik dari berbagai pihak, yang menyatakan bahwa program kepemilikan rumah tanpa uang muka merupakan sebuah 'mimpi' belaka.

Anies Baswedan justru membungkam kritik tersebut, dengan meresmikan rumah DP 0 rupiah, sebelum satu tahun kepemimpinannya di DKI Jakarta.

“Peraturan Gubernurnya sudah resmi keluar, Pergub 104 tahun 2018. Dan program ini akan dimulai pendaftaran pada 1 November (2018) mendatang,” ujar Anies Baswedan.

Perlu diketahui, dalam Pergub nomor 104 tahun 2018, yang keluar sehari sebelum peresmian Klapa Village mengatur skema pembiayaan, sasaran penerima manfaat program, kriteria rumah layak huni, tata cara permohonan, hingga bank pelaksana program tersebut.

Dengan adanya Pergub nomor 104 tahun 2018, maka program rumah DP nol rupiah secara resmi telah memiliki payung hukum.

Pada acara peresmian tersebut, Anies Baswedan juga memperkenalkan tagline baru dari program unggulannya tersebut, menjadi ‘Rumah DP 0 Rupiah SAMAWA’ yang merupakan akronim dari ‘Solusi Rumah Warga’.

Dirinya menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Jakarta yang ingin memiliki hunian yang layak.

Harapan Anies Baswedan dari tagline SAMAWA adalah, sebuah hunian yang dapat menjadi tempat untuk tumbuhnya keluarga yang bahagia di rumah-rumah tersebut.

Proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah yang dinamakan Klapa Village berada di atas lahan seluas 3 hektar, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur atau lebih tepatnya berada di samping tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Kelapa.

Konsep dari rumah DP 0 rupiah Klapa Village adalah rumah susun sederhana milik (rusunami), yang artinya hunian nantinya akan berbentuk vertikal layaknya sebuah apartemen.

• Sederet Fakta Pejabat Pemkab Bekasi yang Dicocok KPK, Diduga Suap Soal Meikarta dan Dolar Singapura

• Pukau Juri Hingga Dapat Golden Ticket American Idol, Ini Cerita Penyanyi Cilik Keturunan Indonesia

Untuk proses pembangunan tower pertama Klapa Village, terdapat dua tipe unit yang ditawarkan, yaitu tipe 21 seharga sekira Rp 210 juta, dan tipe 36 seharga sekira Rp 320 juta.

Akan tetapi sebelum hari peresmiannya, banyak pihak yang mempertanyakan terkait skema pembayaran dari rumah DP 0 rupiah milik Anies Baswedan. Padahal, groundbreaking atau peletakan batu pertama dari Klapa Village sudah dilaksanakan sejak Januari 2018.

Sedangkan Pergub nomor 104 tahun 2018, yang di dalamnya juga mengatur skema pembayaran rumah DP 0 rupiah, baru keluar sehari sebelum peresmian Klapa Village.

CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menilai bahwa yang proses groundbreaking Klapa Village yang dilaksanakan pada Januari 2018, terkesan buru-buru. Yang mana saat itu, aturan dan mekanisme terkait rumah DP 0 rupiah belum terbentuk.

Hanya seperti, memperlihatkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta era Anies Baswedan dalam merealisasikan program unggulannya tersebut.

“Sudah groundbreaking, terus tidak ada kelanjutannya. Apalagi ini program pemerintah daerah,” ujar Ali.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Busiastuti menjelaskan bahwa dalam skema pembayaran rumah DP 0 rupiah kini sudah diatur dalam Pergub nomor 104 tahun 2018, sehinga masyarakat kini tidak usah bingung karena program ini telah memiliki payung hukum.

Terkait skema pembayarannya, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memberikan dana talangan pembiayaan uang muka atau down payment (DP), maksimal sebesar 20 persen dari harga satu unit rumah.

“Apabila masyarakat mengajukan untuk pembayaran uang muka difasilitasi oleh Pemprov DKI, maka Pemprov DKI melalui APBD akan mengakokasikan tersebut,” ujar Meli, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Perlu digaris bawahi bagi masyarakat yang ingin memiliki unit di Klapa Village, bahwa pengertian DP 0 rupiah dan DP 0 persen merupakan hal yang berbeda. DP 0 rupiah adalah bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung oleh pihak lain, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan, DP 0 persen adalah bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali dari pihak yang berminat memiliki suatu hunian.

Meli mengatakan, pembayaran cicilan unit rusunami Klapa Village difasilitasi oleh Bank DKI, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Yang artinya, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan akan menyediakan juga dana talangan untuk cicilan unit jika dibutuhkan, bukan sekedar uang mukanya.

FLPP sendiri, merupakan dukungan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Untuk sementara uang mukanya, tapi kami mengalokasikan keduanya. Bila dari bank masih tersedia FLPP, ya mungkin menggunakan FLPP. Seandainya ada permohonan menggunakan APBD, nanti ada prosesnya,” ujar Meli.

Bagi warga DKI Jakarta yang ingin memiliki unit rusunami DP 0 rupiah Klapa VIllage, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendaftar. Syarat utamanya ialah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan fotocopy e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Ditegaskan, program ini hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu, penerima manfaat juga harus berpenghasilan Rp 4 - 7 juta setiap bulan.

Dan, belum pernah mendapatkan subsidi perolehan rumah sebelumnya.

Selain itu, pendaftar minimal telah berusia 21 tahun dan diprioritaskan telah berkeluarga, serta belum pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pendaftar juga harus mencantumkan bukti masa kerja atau usaha minimal satu tahun, serta melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Demi memudahkan warga Jakarta yang ingin mendaftar untuk memiliki hunian di Klapa Village, Meli mengatakan bahwa pihaknya akan membuka loket pendaftaran di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, serta di lima Kantor Wali Kota yang berada di ibukota.

“Jadi untuk mendekatkan ke warga nanti, akan dibuka desk di masing-masing (kantor) Wali Kota. Jadi masyarakat cukup membawa KTP-nya dulu, untuk mengisi formulir, lalu setelah itu kami input datanya,” ujar Meli.

Untuk proses seleksi penerima manfaat rumah DP 0 rupiah, Meli menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memverifikasi data dari seorang pendaftar.

Hal itu dilakukan agar penerima manfaat rumah DP 0 rupiah tepat sasaran, yang ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Setelah proses verifikasi, pendaftar yang lolos akan masuk ke dalam daftar tunggu, yang nantinya akan ditetapkan sebagai pemerima manfaat DP 0 rupiah, lewat keputusan Gubernur.

"Apabila bangunan sudah siap, kurang lebih tiga bulan, Juli (2019) kemungkinan akan dihubungi. Dan bila memenuhi syarat maka akan lanjut ke akad kredit," ujar Meli.

Sementara itu, terkait proses pembangunan rusunami DP 0 rupiah Klapa Village, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan, untuk satu tower yang terdiri dari 21 lantai, rusunami Klapa Village menghabiskan anggaran sekira Rp 140 miliar.

Hingga saat ini, proses pembangunan tower pertama rumah DP 0 rupiah Klapa Village sudah mencapai 15 persen, dan ditargetkan topping off (pengecoran akhir) pada Januari 2019, dan proses serah terima pada Juli 2019.

Untuk selanjutnya, PD Pembangunan Sarana Jaya berencana membangun 5.500 unit rusunami DP 0 rupiah, yang direncanakan dibangun di empat wilayah di ibukota, kecuali di Jakarta Pusat.

Yang terbaru setelah Klapa Village, Yoory C Pinontoan mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan membangun hunian DP 0 rupiah, yang terletak di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur.

“Sudah kami sampaikan ada 900 unit. Untuk (rusunami DP 0 rupiah) Cilangkap (groundbreaking) sekitar bulan Maret, April (2019),” ujar Yoory C Pinontoan.

Begitulah program DP 0 rupiah milik Anies Baswedan, yang digagas demi memfasilitasi masyarakat bepenghasilan rendah di Jakarta untuk memiliki hunian yang layak.

Kurang dari setahun kepemimpinannya, ia berhasil meresmikan program rumah DP 0 rupiah Klapa Village, yang dianggap banyak pihak sebagai angan belaka.

Kini, Anies Baswedan akan dihadapkan satu masalah baru pada satu tahunnya memimpin DKI Jakarta, yaitu proses seleksi pemohon yang nantinya akan dipilih menjadi penerima manfaat rumah DP 0 rupiah.

Yang menurut Meli, hingga kini sudah ada 6.000 orang yang mendaftar, dan hanya dipilih 780 pemohon untuk menjadi penerima manfaat rumah DP 0 rupiah Klapa Village.

"Saya gariskan, bahwa semua yang menjadi rencana program, menjadi janji, kita akan tunaikan satu per satu. Hari ini, janji DP 0 rupiah kita tunaikan dan InsyaAllah ini menjadi awal tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies.