Kasus Korupsi

Sederet Fakta Pejabat Pemkab Bekasi yang Dicocok KPK, Diduga Suap Soal Meikarta dan Dolar Singapura

"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erik Sinaga
Tribunnews.com/Abdul Qodir
Gedung KPK 

"Kami telah mengecek barusan yang tersegel dengan list KPK ada tiga ruangan," kata Ricardo.

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi disegel KPK.
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi disegel KPK. (TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR)

Sementara itu, pihaknya mengaku belum memonitor perihal apa saja yang diamankan penyidik KPK saat penyegelan berlangsung.

"Saya sampai saat ini belum monitor, tugas saya hari ini hanya sebatas melalukan pengecekan," katanya.

Dia juga belum bisa memberikan keterangan terkiat siapa saja yang diamankan KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang terkait dugaan gratifikasi proses perizinan di Kabupaten Bekasi.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang terkait dugaan gratifikasi proses perizinan di Kabupaten Bekasi. (WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI)

"Sama saya juga belum monitor, siapa saja yang diamankan, intinya hasil pengecekan saya untuk saya laporkan ke pimpinan, masalah siapa yang diamankan dan alasan penyegelan bisa langsung ditanyakan ke KPK," katanya.

Pantauan TribunJakarta.com, Senin (15/10/2018), nampak kondisi kantor lumpuh tanpa telihat aktivitas sama sekali khusunya di lantai dasar gedung kantor.

Pintu masuk menuju ruangan Kepala Dinas PUPR, ruangan Sekretaris Dinas PUPR dan ruangan Bidang Petanaan Ruang yang disegel KPK juga nampak terkunci dengan ratai melilit di gagang pintu.

Menurut keterangan Kepala Seksi Pengaman dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi, kegiatan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi masih berjalan, namun hanya di lantai dua gedung saja.

"Hanya lantai satu saja, kalau pegawai dibidang lain masih beraktivitas di lantai dua," kata Ricardo.

Dia sendiri belum dapat memastikan apakah kegiatan secara keseluruhan di Dinas PUPR lumpur, yang pasti kata dia untuk pelayanan yang ruangannya tersegel tentu saat ini kondisinya lumpuh total.

"Untuk pegawai saya belum monitor, tapi yang pasti kalau di bidang terkait (yang ruangannya disegel) pastinya tidak ada kegiatan," jelas dia.

Adapun kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi terdiri dari dua lantai, lantai satu terdiri dari ruangan Kepala Dinas PUPR, ruangan Sekretaris Dinas PUPR, ruangan Bidang Pentaan Ruang PUPR, ruangan Bidang Bangunan dan Gedung Umum.

Sedangkan untuk lantai dua, teridir dari ruangan Pengelolaan Sumber Daya Air, ruangan Bidang Bangunan Gedung Negara, ruangan Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan, serta ruangan Bidang Pemeliharaan.

Bupati bersumpah tak tahu

Bupati Bekasi Neneng Hasah Yasin mengaku tidak tahu perihal kasus korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved