Kasus Korupsi
Sederet Fakta Pejabat Pemkab Bekasi yang Dicocok KPK, Diduga Suap Soal Meikarta dan Dolar Singapura
"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erik Sinaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada minggu (14/10/2018) kemarin, melakukan pengeledahan dan dan penyegelan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
Neneng mengaku, saat KPK melakukan penggeladahan dan penyegelan tersebut, ia sedang berada di rumah. Adapun penyegelan dan penggeledahan diketahui berlangsung siang hingga sore hari kemarin.
"Saya taunya pas maghrib (kemarin) lagi dirumah," kata Neneng di ruangan Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (15/10/2018).
Dia melanjutkan, informasi adanya penggeledahan sendiri didapat melalui telepon.

"Ditelpon dari pak Sekda, katanya iya (ada penggeledahan) katanya sih kaya gitu doang," singkat Neneng.
Ketika ditanya perihal kasus apa yang menyebabkan KPK melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dinas PUPR, dia mengaku tidak tahu menahu.
"Saya demi Allah enggak tahu," singkat Neneng.
Dia juga belum mendapatkan informasi perihal siapa saja yang diamankan dan apa saja yang dibawa KPK saat melakukan penggeledahan dan penyegelan di Dinas PUPR.
"Iya (masih nunggu informasi KPK), siapanya juga enggak tahu, izinnya apa saya juga enggak tahu," kata Neneng.
Neneng juga mengaku sempat mewanti-wanti sejumlah pejabat di Dinas PUPR agar hati-hati dalan menjalankan tugas.
"Awal tahun udah saya wanti-wanti, ke Bu Tina (kasi bidang Tata Ruang PUPR) Bu Neneng (Kabid Tata Ruang PUPR) saya juga udah himbau hati-hati," kata Neneng di Kantor Bupati Bekasi, Senin (15/10/2018).
Dia sendiri sejauh ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPK, bahkan ketikan ditanya siapa saja dan apa saja yang diamankan KPK, dia belum mengetahui secara perisis.
Neneng juga belum mengetahui kasus korupsi apa yang menjerat pegawainya sampai-sampai KPK melakukan penyegelan di kantor Dinas PUPR.
"Iya (masih nunggu informasi KPK), siapanya juga enggak tahu, izinnya apa saya juga enggak tahu," jelas dia.
Perihal adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bekasi, dia mengaku cukup kaget dan prihatin.
"Kaget lah pastinya, prihatin pasti, kita kerja yang terbaiklah yang namanya pemimpinka pasti resiko ada yang penting berusaha yang terbaik," kata dia (KOMPAS.COM/TRIBUNJAKARTA.COM)