Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu: Timses Bantah Pencitraan, Kubu Prabowo Lihat Strategi Kampanye

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sejak Sabtu (27/10/2018).

Kini Jembatan yang menghubungkan dua pulau itu menjadi jembatan non tol.

"Dengan mengucap bismillah, jalan tol Suramadu kita ubah menjadi jalan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Jokowi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi, pemasukan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.

"Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak sebanding dengan pemasukan," kata Jokowi yang meresmikan pembebasan biaya Jembatan Suramadu di atas truk kontainer, Sabtu (27/10/2018).

Keputusan itu pun menimbulkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak baik pendukung Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

TribunJakarta.com merangkum sejumlah pernyataan mengenai keputusan Jokowi tersebut.

Reaksi JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, alasan pemerintah untuk menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur, agar ekonomi warga Madura lebih maju.

Dikutip dari Tribunnews.com, Wapres JK menuturkan telah lama Madura direncanakan sebagai industrial estate.

Namun, belum berkembang karena tak menemukan investor.

"Itu juga untuk memajukan Madura supaya ekonomi Madura lebih hidup. Malah di situ ada direncanakan dulu industrial estate di bagian Madura. Tapi sampai sekarang belum ada industri yang mau," ujar Kalla yang ditemui, di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Saat disinggung mengapa hanya tarif tol Jembatan Suramadu yang digratiskan pemerintah, JK menyebut meski menjadi bagian dari Pulau Jawa yang maju, Madura terhitung menjadi daerah yang terlambat dalam pembangunan.

Sehingga dengan adanya tol tersebut dapat memudahkan mobilitas warga Madura dan Surabaya.

"Tol lain, Madura dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan, harus dikasih intensif supaya maju," tutur Kalla.

Kubu Jokowi

Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan usulan jembatan Suramadu digratiskan sudah lama.

Ia mengatakan tokoh masyarakat serta pemerintahan di seluruh Madura telah mengusulkan tak ada tarif yang harus dibayarkan saat melewati jembatan Suramadu.

"Tak kurang dari Pakde Karwo partainya Demokrat pernah mengusulkan agar digratiskan 2016, itu bahkan sebenarnya roda dua sudah gratis sejak awal, roda empat di diskon 50 persen tetapi itu belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kesejahteraan Madura," kata Karding melalui pesan singkat.

Ia mengungkapkan angka kemiskinan di Madura dibandingkan dengan Surabaya cukup jauh.

Politikus PKB itu menuturkan sisi ekonomi dan kesejahteraan di Madura lamban. Salah satunya karena biaya pengiriman logistik dan barang sangat mahal.

"Angka kemiskinan di Surabaya 6-7 persen, di Madura berkisar sampai 23 persen," tuturnya.

Karding mengatakan penggratisan Jembatan Suramadu dapat memberi stimulasi ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Madura.

Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut tidak bisa disamakan dengan jalan tol lain. Pasalnya, Jembatan Suramadu dibiayai oleh APBN.

"Tidak ada kontrak pihak ketiga tidak membutuhkan konsesi seperti jalan tol, tidak ada masalah jika ini digratiskan, kalau ada masalah pemasukan sekitar Rp 100 miliar- Rp 120 miliar, itulah yang ditanggung, yang hilang dari APBN, tak terlalu besar dibanding estimasi pertumbuhan yang bisa dihasilkan dari sini diperkirakan Rp 1 Triliun kalau dibuka," katanya.

Karding menuturkan kebijakan tersebut tidak bisa disebut pencitraan di tahun politik. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus tetap berjalan meskipun masa pilpres.

"Bayangkan kalau semua kebijakan dianggap pencitraan atau politis, bahaya bagi masyarakat karena lima sampai enam bulan masyarakat tak tersentuh," imbuh Karding.

Respon Kubu Prabowo

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengingatkan penggratisan jembatan tol Suramadu juga dipertanyakan Presiden ke-6 RI SBY.

"Apa yang mejadi dasar pertimbangannya? Apakah dasarnya investasi jembatan tersebut sudah BOP? Kalau itu dasarnya ada juga pertanyaan, mengapa hanya Suramadu yang diresmikan gratis? Semestinya karena dasar yang sama dengan gratisnya jembatan Tol Suramadu," imbuh Nizar.

Nizar menilai pemerintah perlu menggratiskan sejumlah jalan tol lain agar ada keadilan yang sama.

Misalnya jalan tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia.

"Penggratisan jalan tol Suramadu ini agak sulit dilepaskan dengan adanya strategi kampanye merebut kembali suara pemilih di Madura. Jadi ini adalah mengorbankan PNBP yang masuk ke pendapatan negara," kata Nizar.

Padahal, kata Anggota Banggar DPR itu, di sebelah tol Suramadu ada pelabuhan penyebrangan Kamal-Perak yang sampai hari ini masih bayar.

"Kalau memang alasannya adalah ekonomi dan harga barang-barang bisa turun. Kenapa pelabuhan kamal-perak tidak di resmikan juga untuk di gratiskan?" tanya Nizar.

Nizar pun meminta Jokowi berhati-hati bermain-main dengan program pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Ia mengingatkan keuangan negara kini tengah sulit sehingga setiap pemasukan dan potensi kerugian negara harus diperhitungkan.

"Minta pemerintah untuk menjelaskan kajian tentang nilai ekonomisnya mengapa tol Suramadu digratiskan. Jangan sampai karena kepentingan jangka pendek memenangkan Pilpres 2019, Jokowi mengorbankan keuangan pemerintah/BUMN," katanya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Faldo Maldini menyebut kebijakan Presiden Jokowi untuk menggratiskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.

"Ya kalau kita sih kalau saya melihat di momen seperti sekarang hal tersebut tidak bisa dipisahkan (muatan politis -red)," ujar Faldo, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurut Faldo hal tersebut wajar karena Jokowi yang notabene capres petanaha, diuntungankan dengan kebijakan yang diambil.

• Respon Fadli Zon Hingga Sandiaga Soal Presiden Jokowi Gratiskan Tarif Tol Jembatan Suramadu

• Tol Suramadu Digratiskan, Sandiaga Uno Justru Soroti Tol yang Sudah Dibangun Puluhan Tahun

• Petugas Tembak Bandar 5,5 Kilogram Sabu di Jembatan Suramadu, Terpantau Sejak di Kepulauan Riau

"Petahana punya previllege punya keberkahan untuk menggunakan itu ya silahkan aja bagi kita enggak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat yang bagi rakyat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa," ujar Faldo.

"Namun yang jauh lebih penting adalah kita sangat paham itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh petahana bahwa mereka bisa mengambil kebijakan ABCD tapi ya its oke," sambungnya. (Tribunnews.com/TribunJakarta.com)