Polemik Wagub DKI Tambah Panas, Sandiaga Pede Hingga Gerindra Minta PKS Tak Berkoar

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Buru-buru Partai Gerindra bereaksi setelah ada ancaman nyata Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika kursi wakil gubernur DKI Jakarta tak kunjung jatuh ke tangan mereka. 

Ancaman tersebut keluar menanggapi alotnya pembahasan soal kursi wagub DKI Jakarta yang ditinggal Sandiaga Uno sejak resmi mundur dan memilih sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

DPW PKS DKI Jakarta terang-terangan akan mematikan mesin partai dengan tak mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

TribunJakarta.com mencoba menghimpun alotnya kandidat cawagub DKI Jakarta, PKS sudah lebih dulu mengajukan dua nama, reaksi DPP Gerindra dan cawapres Sandiaga Uno dan imbasnya pada Koalisi Indonesia Adil Makmur. 

PKS ancam matikan mesin 

Koalisi Indonesia Adil Makmur menghimpun partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi dua hari belakangan terus menagih kejelasan posisi wagub DKI Jakarta. 

Belakangan karena pembahasan ini alot, terdengar suara sumbang dari kader-kader di tingkat DPW PKS dan ranting se-Jakarta soal kans partai kader ini mendapat kursi wagub DKI Jakarta.

"Khususnya di DKI kader di bawah sudah komentar. Misalnya, 'udah urusan presiden biar diurus Gerindra'. Itu kan udah risih namanya," kata Suhaimi di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyerahkan pergantian kursi wagub DKI Jakarta kepada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Prabowo menyebut M Taufik berhak menentukan nama pengganti Sandiaga Uno di Pemprov DKI.

"Biar dijelaskan sama Gerindra, apa maksudnya diserahkan itu. Kalau kita masih berpegang kepada itu, komitmennya itu kan diserahkan kepada PKS, dan itu kepada petinggi PKS loh, bukan kepada kita. Kita berpegang itu," tutur Prabowo waktu itu.

Terkait hal tersebut, Suhaimi mengatakan PKS akan terus berkomitmen mengenai hasil komunikasi tingkat pusat tersebut.

Sebagai bentuk komitmen itu, PKS akan terus menagih janji kepada Gerindra. Salah satunya dengan meminta Partai Gerindra segera menandatangani kesepakatan pengusulan dua nama yang berasal dari kader PKS.

"Kita menagih janji Gerindra. Kecuali udah kami batalin, kalau Prabowo mau sampaikan itu. Kita menerima berita dari pusat. Pak Prabowo sudah serahkan kepada kita," kata Suhaimi.

"Kalau mau menepati janjinya, menepati komitmen komunikasi politiknya, ya udah tinggal tanda tangan aja administrasi dua orang itu. Diusung oleh dua partai. Kalau enggak begitu, kalau harus bertanding lagi, itu namanya ya bukan komitmen komunikasi politik," ungkap dia.

Sehari kemudian, Suhaimi menyinggung ancaman mesin PKS di DKI Jakarta akan mati  di Pilpres 2019.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu kan partai kader," ujar Suhaimi ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/10/2018).

Sejak awal kader PKS di tingkat paling bawah memahami pemilihan cawagub menjadi komitmen antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Komitmen itu menyebut bahwa posisi wagub DKI Jakarta diserahkan kepada PKS. Di internal PKS, komitmen apapun yang dibuat pimpinan partai akan langsung diikuti kader di tingkatan bawah.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di internal Partai Gerindra, karena komitmen antara Prabowo dan Sohibul tak serta merta diikuti kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta.

Atas kondisi itu, Suhaimi menganggap wajar jika kader merasa kecewa. Kekecewaan ini bisa berdampak pada upaya pemenangan Prabowo dan Sandiaga di Jakarta.

"Sudah ada komentar misalnya 'sudah Pemilihan Presiden silakan Gerindra urusin sendiri'. Itu kan bentuk kekecewaan. Jadi gundah gulana kader terkait wagub ini sudah terasa di bawah," ujar Suhaimi.

Terkait mekanisme penentuan pengganti Sandiaga, partai pengusung harus mengajukan dua nama pengganti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies tinggal mengantarkan dua nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. Kemudian DPRD DKI Jakarta akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut.

PKS kasihan Anies

Presiden PKS Sohibul Iman berharap keputusan soal teka-teki pengisi kursi Wagub DKI tidak sampai proses pemilihan umum usai.

Bila terlalu lama, dia kasihan kepada Anies.

"Kita berharap enggak sejauh itu (sampai pemilu). Proses ada, tapi jangan lama-lama. Pak Anies kasihan sendiri nggak ada temannya, kasihan," kata Sohibul di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Meski pergantian posisi wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga atas kemauan sendiri tidak dibatasi waktu, Sohibul berharap Gerindra dan PKS bisa secepatnya menyelesaikan pembahasan di tahap kandidatnya secara konkret.

Sehingga tahapan berikutnya dapat ditindaklanjuti.

"Secepatnya, dan dari PKS (dua nama Cawagub). Nanti kalau sudah di tandatangani, baru diserahkan ke pak Anies. Sekarang belum. Jadi nanti tunggu aja. Sebetulnya nggak dibatasi (waktu)," terang dia.

Dia optimistis soal permasalahan wagub DKI ini tidak akan mengalami tarik-ulur lagi seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

"Politik harus optimis terus dong. kita optimis (tidak alot)," ujarnya.

Sandiaga percaya diri koalisi solid

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta berjanji mengundang DPW PKS DKI Jakarta untuk membahas kursi wagub DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, pihaknya mengundang DPW PKS DKI datang ke kantor DPD Gerindra DKI pada 5 November 2018.

"Hari ini kami udah bersurat ke PKS, mengundang PKS tanggal 5 (November), jam 15.00, di kantor DPD Gerindra, untuk duduk bareng mendiskusikan soal pencalonan wakil gubernur menggantikan Pak Sandi," ujar Taufik di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Taufik berharap DPW PKS DKI bisa memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak bisa segera memutuskan dua kandidat wagub yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Taufik, persoalan wagub DKI ini cukup diselesaikan kedua partai di tingkat provinsi.

"Urusan wagub itu urusan DPD (parpol tingkat provinsi). Maksud saya, ayo kita berunding, duduk bareng, musyawarah. Pasti ada jalan keluar," kata Taufik.

Sosok yang akan menggantikan Sandiaga menduduki jabatan wakil gubernur DKI Jakarta masih menjadi teka-teki.

Sebagai parpol pengusung Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Gerindra dan PKS belum menemukan kata sepakat.

Dia menyayangkan pernyataan yang menyebut koalisi Gerindra dan PKS terganggu gara-gara kursi wagub DKI.

"Kalau ada orang buat pernyataan itu, menurut saya, dia tidak menghargai partainya juga. PKS partai besar, Gerindra partai besar. Kalau partai besar itu enggak akan goyah dalam komitmen," kata Taufik.

DPD Gerindra DKI memutuskan nama Taufik sebagai kandidat wagub yang diusulkan menggantikan posisi Sandiaga.

Dalam pembahasan koalisi pilpres lalu disepakati kursi wagub DKI menjadi milik PKS. Pasalnya, Prabowo dan Sandi berasal dari Gerindra.

PKS meminta Partai Gerindra menepati janjinya soal kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

Caranya yakni dengan menyetujui dan menandatangani surat berisi dua nama kandidat wagub DKI dari PKS, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Cawapres Sandiaga angkat bicara menanggapi munculnya ancaman PKS yang akan mematikan mesin partai khusus untuk DKI Jakarta menyusul belum disepakatinya posisi cawagub DKI Jakarta.

Ia malah meyakini polemik penetapan cawagub DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS akan selesai.

Sandiaga merasa Gerindra dan PKS tetap solid mendukung Prabowo dan dirinya di Pilpres 2019. 

"Saya yakin tidak ada masalah dan akan segera selesai. Tentunya kami solid," ujar Sandi di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Hal itu disampaikan Sandi saat diminta tanggapan pernyataan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi bahwa alotnya pembahasan soal wakil gubernur DKI dengan Partai Gerindra membuat kader kecewa.

Menurut Suhaimi, mesin partai untuk Pilpres 2019 bisa mati akibat hal ini.

Sandi menyinggung koalisi Gerindra dan PKS dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, koalisi di Pilkada DKI yang memenangkan Anies Baswedan-Sandi.

"Gerindra dan PKS itu seperti saudara. Kami bersama-sama dalam empat tahun dan melewati turbulensi politik, kami tetap satu," ujar mantan Wagub DKI Jakarta itu.

Anggap PKS konsisten ganti presiden

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya meyakini PKS tidak akan mematikan mesin partainya pada Pemilihan Presiden 2019.

Sebab, Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat berkoalisi karena sama-sama berkomitmen untuk mengganti presiden Republik Indonesia.

"Kami meyakini bahwa PKS tidak akan mematikan mesin partai karena kita komitmen mengganti presiden kan, melakukan perubahan, tentu kemudian akan berpikir yang lebih besar," ujar Andre saat dihubungi, Rabu (31/10/2018).

Juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno itu menyampaikan, Gerindra dan partai koalisinya tetap berkomitmen akan memenangkan Prabowo dan Sandiaga pada Pilpres 2019.

Andre menyebut Gerindra dan para partai koalisi juga memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, memperbanyak lapangan pekerjaan, hingga memastikan harga-harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh rakyat.

"Komitmen itu kami rasakan dan yakini akan tetap dipegang oleh PKS sehingga mesin politiknya tidak akan mati," kata Andre.

Ia pun ancaman PKS mematikan mesin partai pada Pilpres 2019 hanyalah komentar salah seorang kader, dan bukan sikap resmi partai.

Menurut dia pimpinan PKS tidak pernah menyampaikan komentar apa pun soal penghentian mesin partai.

"Kan kita masih bekerja, sampai sekarang lihat dong komentar dari pimpinan PKS, tidak ada komentar negatif, karena kita tahu bahwa kita itu sudah sehati, insya Allah tidak ada masalah," kata dia.

• Ajak PKS Ngopi Bareng, M Taufik Yakin 100 Persen Maju Jadi Cawagub DKI

• Ancaman Nyata PKS Jika Tak Dapat Wagub, Mesin Partai Mati Sampai Koalisi Indonesia Adil Makmur

• Tak Setuju M Taufik Maju, PKS: Perebutan Kursi Wagub DKI Ganggu Iklim Koalisi

Andre meminta semua pihak, khususnya kader DPW PKS DKI Jakarta, untuk tidak berkomentar negatif.

"Menyangkut wagub, mari semua pihak menahan diri. Kalau DPD Gerindra DKI kan sudah menahan diri, tidak berkomentar. Harapan kami DPW PKS DKI juga bisa menahan diri," ucapnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com)