Pileg 2019

Mantan Komisioner Komnas HAM Ingatkan Empat Hak Jelang Pemilu

Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengingatkan empat hak yang harus terpenuhi agar Pemilu 2019 berlangsung demokratis.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Y Gustaman
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Forum seminar nasional di Audotorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (12/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengingatkan empat hak yang harus terpenuhi agar Pemilu 2019 berlangsung demokratis.

Natalius menyampaikan hal itu di forum seminar nasional 'Demokrasi Hari Ini' di Audotorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Ada empat hak masyarakat yang harus terpenuhi antara Pemilu dan HAM.

"Right to vote, hak untuk memilih. Sejak dia dilahirkan sampai dia kembali ke Tuhan. Memilih itu adalah hak mutlak yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun," ujar Natalius menyebutkan hak pertama.

Ia menekankan tentang harus terakomodirnya seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap.

"Hak untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan dan politik," ujarnya.

Selain memilih, masyarakat berhak ambil bagian untuk menjadi ekaekutif dan legislatif melalui mekanisme pemilihan. Dalam hal memilih dan dipilih, Natalius menegaskan keduanya tak boleh sama-sama dihalangi.

Keterkaitan demokrasi dan HAM juga menyangkut hal penyelenggara pemilihan itu sendiri. Menurut dia, KPU dan Bawaslu terutama, merupakan wasit yang mutlak harus adil demi tercapainya pemilihan yang tidak cacat HAM.

"Free and fair election, di mana penyelenggara oemilu harus bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil," ujar dia.

Terakhir, Natalius menyebut demokrasi harus dijalankan sesuai mekanisme, meakipun negara dalam kondisi darurat.

Ketika negara mengatakan situasi darurat, maka keberalihan pemimpin bisa terjadi, dan tetap dengan mekanisme yang ada.

Ia menutup pemaparannya dengan menyebut mahasiswa sebagai penentu masa depan bangsa, termasuk dengan hak memilihnya.

"Jangan ikuti penipuan-penipuan pemerintah saat ini," ucap Natalius.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved