Penjelasan Ketua KPU Soal Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Gunakan Hak Pilih Hingga Kampanye Tahun Depan

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019 yang menyandang Gangguan Jiwa.

Arief Budiman mengatakan bagi pasien Gangguan Jiwa yang memiliki hak pilih diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

“Hal tersebut sudah ada regulasinya, untuk kondisi tersebut yang paling dibutuhkan adalah surat keterangan dokter yang menyatakan seseorang sanggup menggunakan hak pilih, sepanjang tak mengganggu bisa memilih, kalau mengganggu ya tidak bisa,” jelas Arief Budiman usai menjadi pembicara dalam Koordinasi Nasional KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Arief Budiman menegaskan mekanisme untuk pemilih dengan kondisi seperti itu sangat beragam tergantung Gangguan Jiwa yang dialami dan kondisi masing-masing lokasi.

“Tetap boleh memilih karena tidak semua yang terganggu kondisinya tidak bisa menentukan pilihan, ada gangguan yang tak pengaruhi kemampuan gunakan hak pilih,” kata Arief Budiman.

“Mekanismenya juga beragam disesuaikan dengan masing-masing lokasi, yang penting surat dokter tadi,” tegas Arief Budiman.

Arief Budiman mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat untuk mengakomodasi pemilih dengan kebutuhan khusus seperti itu.

“Prosesnya masih terus berjalan karena kondisi pemilih seperti itu berbeda, bisa saja kondisi sekarang berbeda dengan lima bulan mendatang, sementara ini pemilih dengan kondisi yang memenuhi syarat kami masukkan dalam daftar pemilih,” kata Arief Budiman.

KPU yakin kampanye semakin gencar dan substantif tahun depan

Sejumlah perdebatan tak substantif antara dua kubu tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden membuat sejumlah kalangan meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI untuk mengatur tahapan dalam kampanye.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU RI, Arief Budiman percaya kampanye yang menyentuh hal substantif termasuk program-program akan semakin gencar dilakukan kedua kubu usai Januari 2019 atau kurang dari empat bulan sebelum pencoblosan.

“Ini kultur kita sebenarnya seperti itu, saya percaya setelah Januari kampanye yang menyentuh substantif akan semakin gencar,” ujar Arief Budiman ditemui di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Arief Budiman menjelaskan kampanye yang tidak substantif yang dalam beberapa waktu terakhir diperagakan kedua kubu menunjukkan kedua kubu masih santai dalam menghadapi waktu kampanye yang masih lama yakni lima bulan lagi.

Arief Budiman mengatakan, hal tersebut menunjukkan para tim sukses kedua kubu belum terbiasa menghadapi waktu kampanye yang panjang.

“Hal tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa tim sukses belum terbiasa dengan pola kampanye yang panjang karena sebelumnya waktu kampanye hanya 21 hari,” kata Arief Budiman.

“Kalau kampanye bebas saja pengaturan waktu dari mereka seperti apa, yang penting sesuai aturan, kecuali kampanye melalui iklan media memang baru bisa dilakukan di 21 hari terakhir,” kata Arief Budiman.

KPU yakin caleg dan capres berkualitas tingkatkan partisipasi pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan faktor paling penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu serentak 2019 datang dari peserta Pemilu sendiri.

Arief Budiman menegaskan, jika peserta pemilu mampu menghadirkan calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden yang berkualitas akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019.

• Fahri Hamzah Sebut Jokowi Santai karena Tak Ditantang dan Minta Prabowo Berani Tampil

“Sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu adalah pada peserta Pemilu, yaitu jika mereka menampilkan caleg dan capres terbaik pasti masyarakat akan antusias, jika sebaliknya pasti masyarakat kecewa dan membuat mereka tak bergairah mengikuti tahapan Pemilu,” ujar Arief Budiman usai membuka Koordinasi Nasional KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/11/2018).

Oleh karena itu, Arief Budiman mendorong partai politik untuk melahirkan dan mengusung caleg berkualitas untuk membantu KPU RI meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Silakan disampaikan nanti siapa saja kandidatnya kepada masyarakat, kalau berkualitas saya yakin akan mendorong masyarakat gunakan hak pilihnya,” tegas Arief Budiman.

• Pencarian Barang Bukti Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Dihentikan, Ini yang Dilakukan Polisi

Arief Budiman mengatakan pihaknya sudah mengoptimalkan berbagai bentuk sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019 nanti, termasuk melalui online untuk menyasar kaum milenial.

“Kami sudah sosialisasi baik melalui online dan offline, termasuk sosialisasi melalui aplikasi dan media sosial serta sosialisasi di kampus-kampus untuk menyasar masyarakat milenial,” kata Arief Budiman.

Klaim Ketua KPU pengadaaan logistik pemilu 2018 hemat Rp 550 miliar

Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Arief Budiman mengklaim pihaknya berhasil menghemat anggaran pengadaan logistik untuk Pemilu 2019 hingga Rp 500 miliar atau lebih tepatnya Rp 548.962.010.165.

Jumlah itu menghemat 53,69 persen dari Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) untuk lelang pengadaan logistik Pemilu 2019.

“Untuk logistik 2019 ini KPU RI melakukan penghematan sampai Rp 548 miliar dari total HPS Rp 1,021 triliun,” jelas Arief saat berbicara di forum Koordinasi Nasional KPU RI se-Indonesia di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Oleh karena itu KPU RI berhasil mencapai nilai kontrak Rp 473 miliar untuk pengadaan logistik Pemilu 2019.

Arief menjelaskan bahwa penghematan itu berhasil karena proses dilakukan menggunakan sistem E-Katalog.

“Pencapaian itu berhasil kami raih karena 9 item kita lelang melalui e-katalog, nanti kami dorong semua proses Pemilu menerapkan lelang melalui e-katalog agar terjadi penghematan luar biasa,” katahnya. (Tribunnews.com/RizalBomantama)