Prabowo Dianggap Blunder Soal Yerusalem: Timses Membela, Lawan Bilang Tak Paham Sejarah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sikap politik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas sikap Australia akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem menuai komentar beragam.

Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan saat berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta pada Rabu (21/11/2018).

"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca mengenai keputusan (final) Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem," ujar Prabowo Subianto.

"Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," terang Prabowo Subianto.

TribunJakarta.com menghimpun sejumlah perspektif yang pro dan kontra terhadap sikap politik Prabowo Subianto tersebut, seperti dari pengamat dan kubu pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Prabowo tak paham sejarah

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkejut dengan sikap Prabowo Subianto yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem dari Tel Aviv, Israel.

Hasto menganggap pernyataan Prabowo Subainto ahirtoris alias tak mengerti sejarah. Karena menurut hukum internasional Yerusalem berstatus quo.

"Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris,” ucap Hasto seperti dilansir Tribunnews.com pada Jumat (23/11/2018).

Menurut dia, keputusan politik Prabowo Subianto tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Retorika pidato Ketua Umum Gerindra itu  tidak sesuai dengan keputusan politiknya.

“Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut,” tambah dia.

PDI Perjuangan bisa memahami spekulasi yang muncul bahwa sikap Prabowo tersebut sebagai sinyal untuk mendapatkan dukungan pihak-pihak tertentu, termasuk luar negeri.

Hasto menyayangkan jika itu yang disasar, Prabowo Subianto melihat Pilpres sekadar kontestasi tanpa dilandasi prinsip bernegara sesuai konstitusi.

"Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi, dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi atas status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional,” ujar dia.

Secara tidak langsung, Hasto meminta Prabowo Subianto tidak menggadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit.

Dukung penuh palestina

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan Prabowo Subianto tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur jelas mengecam langkah pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Selama ini Pak Prabowo aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina dan beliau juga hadir dalam berbagai aksi-aksi serta memberikan sumbangan ketika berlangsung aksi bela Palestina. Jadi jelas keberpihakan Pak Prabowo kepada Palestina," ujar Andre saat dihubungi pada Jumat, (23/11/2018).

Andre mengatakan terkait sikap Australia yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusaem merupakan sikap negaranya.

Prabowo Subianto menghormati kebijakan sebuah negara.

"Berpulang kepada sikap Australia ya itu dikembalikan kepada Australia. Pak Prabowo mencoba menghormati sikap tetangga kita. Enggak ada hubungan soal bagaimana sikap Pak Prabowo soal Palestina. Enggak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi komitmen Pak Prabowo soal Palestina," kata dia.

Ucapan Prabowo sikap oposisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ketinggalan mengomentari Prabowo Subianto yang tak ingin mencampuri langkah Australia memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, sikap Prabowo Subianto adalah sikap oposisi. Berbeda halnya jika yang berbicara demikian kader Partai Golkar yang notabene partai pengusung pemerintah.

"Itu kan pandangan politik dan namanya oposisi. Dia tidak perlu ikut pemerintah kan. Kecuali kalau dia Partai Golkar ya bisa ditegur," kata Wapres JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Lanjut Wapres JK sikap perorangan maupun partai politik dalam menyikapi satu persoalan tak mesti sama dengan sikap pemerintah dan semua diserahkan kepada masyarakat yang menilai.

Pemerintah Republik Indonesia tegas menolak keras rencana Australia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

"Jadi tidak harus sama dengan pemerintah. Nanti masyarakat menilai. Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah," sambung mantan Ketua Umum Golkar itu.

Orang dekat dipertanyakan

Pengamat komunikasi politik Ari Junaidi menyadari tensi politik menjelang pelaksanaan Piplres 2019 semakin tinggi.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan calon petahana saling melempar isu-isu menarik, meski ada juga yang menganggapnya sekadar gimmick politik.

Sejauh ini, Ari menilai ada hal yang kurang pas dan keluar dari substansi persoalan mendasar, yakni sikap dan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dari cengkeraman Israel.

"Jika Prabowo mendukung rencana pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem, saya anggap Prabowo tidak paham sejarah dan patut dipertanyakan keIslamannya. Harusnya tim komunikasi Prabowo-Uno memberi briefing terlebih dahulu," ucap Ari pada Jumat (23/11/2018).

Selama ini pernyataan Prabowo Subianto menjadi bahan cemoohan serta menggerus elektabilitasnya.

Ari mempertanyakan, bukankah pasangan Prabowo-Sandiaga ini didukung PKS, PAN dan Demokrat yang mengklaim mendukung perjuangan Palestina.

"Apa fungsi tim kampanye bersama jika perwakilan-perwakilan PKS, PAN serta Demokrat tidak diajak merumuskan bareng-bareng strategi komunikasi Prabowo-Sandi?" lanjut dia.

Tidak sekali ini Prabowo Subianto berbicara blunder. Belum lama ini ia menyoal Indonesia bubar 2030, tampang Boyolali, sebagian besar rakyat hidup pas-pasan hingga menyinggung profesi pengemudi ojek online.

Menurut dosen dan praktisi komunikasi ini, jika seorang kandidat dalam kontestasi politik tak menghargai dan mengindahkan saran dan masukan tim komunikasinya maka bersiap-siaplah untuk kalah di pentas politik. (*) (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)