PKS Janji Gratiskan Pajak Sepeda Motor, Wapres JK Sindir Begini

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari wacana yang dihembuskan PKS akan menghapus pajak kendaraan bermotor jika menang Pileg 2019.

Menurut JK hal tersebut sulit terealisasi karena lebih dari 50 persen penghasilan asli daerah berasal dari pajak kendaraan.

"Ada daerah malah 60 sampai 70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi. Itu dari pajak kendaraan. Kalau itu dihapuskan, bayangin pemda bagaimana (dapat PAD, red)?" kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

Wapres JK menegaskan penghapusan pajak kendaraan hanya akan membuat daerah tak maksimal membangun.

Ia mencontohkan proyek infrastruktur seperti perbaikan dan pelebaran jalan, pembangunan flyover dan lainnya dibangun menggunakan pajak kendaraan bermotor yang masuk lewat PAD.

"Kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah?" sambung dia.

Sindiran Wapres JK ini tanggapan atas Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzamil Yusuf.

Tempo hari ia mengatakan PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada Pemilu 2019.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup," ucap Almuzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Menurut dia terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar di antaranya adalah milik masyarakat menengah ke bawah, sehingga penghapusan tersebut diharapkan akan mengurangi beban pemilik motor.