Beberkan Perbadaan Pemilu Zaman Orba Dengan Sekarang, Mahfud MD: KPU Selalu Salah di Mata yang Kalah

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap tegar menghadapi kritikan yang muncul dari berbagai pihak.

Kritikan itu muncul karena KPU mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuai perdebatan.

Seperti soal dibatalkannya pemaparan visi dan misi pasangan capres cawapres serta bocoran kisi-kisi saat debat capres cawapres.

Malahan narasi yang muncul kini adalah netralitas KPU yang dipertanyakan.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD pun memberi masukan agar KPU tahan banting dengan kritik yang akan dihadapi.

"Apapun yang dilakukan KPU pasti ada yang ngritik. Yang ingin saya katakan bahwa KPU akan selalu menghadapi kritik apapun yang dilakukan. karena mengritik itu bagian dari kampanye dari orang yang mengritik," kata Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne, Selasa (9/1/2018).

mahfud MD lantas membandingkan penyelenggaran pemilu era orde baru dengan era reformasi.

Ia menyebut kalau penyelenggaraan pemilu di era sekarangjauhlebih baik ketimbang pada zaman orde baru.

Dulu, pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum 9LPU) di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"LPU yang dipimpin Kemendagri bisa memprediksi hasil pemilu jauh sebelum pemilu dilakukan, dan prediksinya tanpa survei dan benar. kedua, di zaman ore baru, pemilu bisa diubah oleh penyelenggara hasilnya.," ucapnya.

Mahfud MD mengatakan kalau KPU sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam catataan pada zaman kepemimpinan orde baru selama 32 tahun dan 7 kali pemilu, tidak ada seorang pun yang melanggar pemilu itu dihukum.

"Tetapi zaman reformasi ketika saya memimpin sidang di MK mnegadili hasil pemilu sebelum pemungutan suara sudah da 160 lebih orang masuk penjara karena melanggar. Menurut saya KPU terus saja jalan, kalo anda terpengaruh oleh yang seperti itu, anda nanti malah tidak akan konsentrasi," ucap Mahfud MD.

Mahfud MD mengingatkan KPU bahwa kritik itu pasti ada.

Ia pun mencontohkan soal beberapa pimpinan KPU sebelumnya yang digugat ke MK usai pemilu.

"KPU yang pertanma dulu Nazarudin Samsudin digugat ke MK, yang kedua Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, lalu yang Husni Kamil Manik sama. Pokoknya gak ada yang benernya KPU itu di mata yang kalah," ungkapnya.

Mahfud MD memprediksi apa yang akan dialami KPU usai pemungutan suara.

Ia menyebut KPU pasti akan menghadapi isu soal kecurangan, dimana yang menuduh curang itru adalah dari pihak yang kalah.

"Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. sesudah diperiksa pengadilan kontestannya itu tidak Curang, Yang curang itu yang di bawah, yang silang sama-sama curang," tuturnya.

Mahfud MD menjelaskan, kecurangan yang terjadi dalam pemilu tidak serta merta membuat hasil pemilu itu batal.

Hasil pemilu bisa dinytakan batal bila kecurangan terjadi secara signifikan.

"Pemilu yang sekarang ini sudah dikontrol secara berlapis. Dari perdebatan yang melelahkan ini saya ingin katakan setiap saat KPU akan diserang, dan anda harus kuat. Anda adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan independen," ucap Mahfud MD.

KPU Gelar Geladi kotor Debat Capres Cawapres

Dikutip dari Tribunnews.com,Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut ada sedikit perubahan pada Kamis (10/1/2019) besok. KPU akan menggelar terlebih dulu geladi kotor, sementara geladi bersih baru dilangsungkan pada H-1 pelaksanaan debat.

Pelaksanaan geladi kotor akan mengambil tempat langsung di lokasi penetapan debat pertama, yakni Hotel Bidakara.

"Jadi gini ada perubahan, jadi kami merencanakan tanggal 10 (Januari) tetap akan melakukan geladi tapi bukan geladi resik, masih geladi kotor. Karena masih ada jeda. Kita mungkin akan melakukan geladi bersihnya H-1," kata Wahyu saat ditemui di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Pertimbangan KPU melaksanakan geladi kotor terlebih dulu dibanding geladi bersih, lantaran mereka ingin mengecek segala sesuatunya sesuai rencana, dan melihat gambaran konkret suasana ruangan debat sebelum hari pelaksanaan.

Sisi lainnya, bila ditemui hal-hal yang dirasa masih kurang, maka jeda rentang waktu 7 hari sebelum pelaksanaan debat perdana pada 17 Januari mendatang masih bisa dikebut perbaikannya.

"Geladi kotornya kami merencanakan tanggal 10 untuk memastikan segala sesuatunya sesuai rencana dan geladi kotor itu ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki kan masih cukup," ujarnya.

Lebih jauh, Wahyu menjelaskan dalam pelaksanaan geladi kotor Jum'at besok, KPU akan mengupayakan semua pihak yang terlibat debat untuk mengikutinya, termasuk para moderator. Kecuali pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Mungkin nggak, cuma petugas yang nanti memberi penjelasan kepada capres-cawapresnya," pungkas Wahyu.