Pilpres 2019

Jelaskan Proses Perekrutan ASN Berlangsung Transparan, Jokowi Kisahkan Anaknya yang Tak Lolos CPNS

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo membahas tentang perekrutan pejabat dalam debat Pilpres 2019 tadi malam.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
KOMPAS TV
Pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo dan Maaruf Amien bersiap melakukan Debat Perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo membahas tentang perekrutan pejabat dalam debat Pilpres 2019 tadi malam.

Menurut Jokowi, perekrutan pejabat baik wali kota, bupati atau Gubernur harus dilakukan secara terbuka.

Hal tersebut disampaikannya saat mendapatkan pertanyaan dengan tema korupsi.

Jokowi ditanya terkiat strategi politik berbiaya tinggi yang kerap membuat pejabat korupsi.

Saat itu Jokowi menjawab bahwa proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial.

Kemudian, Jokowi menjelaskan proses perekrutan harus dilakukan secara transparan, sederhana dengan standar yang jelas.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menyebut proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Saking transparannya, ia menyebut putrinya sendiri, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi CPNS pada 2014 lalu.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," ujar Jokowi dalam debat Pilpres pada Kamis (19/1/2019) malam.

UPDATE Transfer Pemain: Dilepas Persib Bandung, Tony Sucipto Selangkah Lagi Gabung Persija Jakarta

Jane Shalimar Blak-blakan Ungkap Kekecewaan Terhadap Sikap Vanessa Angel Saat Masih Berstatus Saksi

Pesan Ahok Terkait Pilpres 2019 untuk Ahokers, Imbau Tak Golput hingga Singgung 4 Pilar Bernegara

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (Kompas.com/Garry Lotulung)

Bagaimana faktanya? Pada 2014 lalu Kahiyang Ayu memang mengikuti seleksi tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada putri presiden tersebut.

"Anak presiden saja enggak dapat fasilitas dari jabatan ayahnya tidak jadi prioritas dan tidak KKN. Masak anak sata mau begitu. Malu sama presiden dong," kata Yuddy pada 3 November 2014 lalu.

Total capaian poin Kahiyang pada saat itu adalah 300, terdiri dari nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Sudjiwo Tedjo Bikin Polling Agnez Mo Vs Nissa Sabyan, Ini Hasil Sementara yang Menang

Saat Prabowo Subianto Lupa Kalau Sandiaga Uno Sudah Bukan Kader Gerindra

Saat Prabowo Subianto Lupa Kalau Sandiaga Uno Sudah Bukan Kader Gerindra

Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Pemberantasan korupsi

Joko Widodo menyerang rivalnya calon presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi.

Saat debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam, Jokowi menyindir Prabowo soal calon anggota legislatif bekas koruptor yang diusung Partai Gerindra.

Awalnya, Jokowi menyinggung pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

Jadi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah, Yunita Siregar Dicemooh Warganet Cewek Enggak Benar

Mengaku Warga Brunei, 3 Terduga Pelaku Hipnotis di Depok Tipu Ibu-ibu Pulang Mengaji

5 Fakta Ira Koesno, Jurnalis Andal yang Jadi Moderator Debat Pilpres 2019

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (Kompas.com/Garry Lotulung)

Jokowi mengaku tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Jokowi kemudian memakai data Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa Gerindra paling banyak mencalonkan caleg eks koruptor dalam pemilu 2019.

"Caleg itu yang tandatangan ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini?" tanya Jokowi.

Menjawab Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan mengenai data tersebut. Ia mengaku bahwa pihaknya antikorupsi dan tidak setuju soal caleg eks koruptor.

"Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti silahkan laporkan kepada kami," kata Prabowo. Prabowo menambahkan, terkadang ada kasus korupsi yang hanya karena menerima tunjangan hari raya (THR).

Menurut dia, hal itu terjadi di semua fraksi di parlemen seperti di DPRD.

Kerap Tak Tidur Nyenyak? Coba Konsumsi 5 Jenis Makanan Ini!

Waspada, Ini 7 Ciri Teman Palsu yang Hanya Ingin Menjatuhkan Anda

Mantan Pacar Disebut Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Syahrini Justru Sibuk Lakukan Ini

"Jangan lah kita saling menuduh partai kita masing-masing," kata Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Jokowi kembali mengulangi pertanyaanya. Ia menambahkan data bahwa total caleg eks koruptor yang diusung Gerindra sebanyak enam orang.

"Jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi, bukan," kata Jokowi.

Prabowo mengatakan, lebih baik diumumkan saja daftar caleg eks koruptor. Jika rakyat tidak menginginkan, kata dia, maka rakyat tidak akan memilih.

"Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau hukum mengizinkan dan rakyat menghendaki dia, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya ngga seberapa...," kata Prabowo.

Fantastis, Muncikari Bisa Raup Puluhan Juta dari Komisi Sekali Transaksi Prostitusi Artis

Prabowo Berkuasa, Koruptor Disuruh Menambang Pasir Terus-menerus

Prabowo Berkuasa, Koruptor Disuruh Menambang Pasir Terus-menerus

"Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," tambah dia.

(TribunJakarta/Kompas)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved