Tanggapi Pernyataan Prabowo Soal Aparat Hukum Berat Sebelah, Jokowi Ingatkan Kasus Ratna Sarumpaet

TRIBUNJAKARTA.COM - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ungkit soal kasus Ratna Sarumpaet dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) tadi malam.

Hal itu berawal ketika calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan laporan terkait penindakan hukum terhadap Kepala Desa di Jawa Timur.

Prabowo Subianto merasa peran aparat dalam melakukan tindakan hukum masih berat sebelah.

Lantas Prabowo Subianto memberikan contoh terkait kasus yang menimpa Kepala Desa di Jawa Timur.

Kepala Desa di Jawa Timur tersebut, kata Prabowo Subianto, menyatakan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 02.

Menurut Prabowo Subianto, perlakuan terhadap Kepala Desa tersebut tidak adil hingga pada akhirnya harus ditahan.

"Terkadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor satu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, ditangkap. Jadi ini menurut saya menjadi perlakuan tidak adil dan bentuk pelanggaran HAM," tanggapan Prabowo.

• Tak Cuma Pengaturan Skor, Satgas Antimafia Bola Juga Usut Dugaan Penyimpangan Dana di PSSI

• Ruhut Sitompul Nilai SBY Setengah Hati Dukung Prabowo Subianto, Tak Hadir Saat Debat Perdana

• Mucinkari Penghubung Utama VA dengan Hidung Belang Ditangkap, Avriellia-Fatya Jalani Pemeriksaan

Pendapat Prabowo pun langsung dielak oleh Jokowi, dan meminta semua masalah peraturan tetap mengikuti aturan.

"Jangan menuduh kayak gitu Pak Prabowo. Kita ini negara hukum, ada prosedur hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti ya berikan saja pada aparat," jawab Jokowi.

Bahkan lebih lanjut Jokowi balik serang dengan kasus Ratna Sarumpaet yang sempat menyebarkan kabar hoaks.

"Jangan sampai kita sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurkamnya Pak Prabowo. Katanya dianiaya, mukanya babak belur kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum kalau ada bukti silahkan laporkan mekanisme hukum yang ada. Kenapa harus menuduh-nuduh begitu," Jawab Jokowi.

Maruf Amin dukung pernyataan Jokowi

Cawapres nomor urut 01, KH Maruf Amin diberikan kesempatan oleh pasangannya, capres petahana Jokowi soal penegakan hukum di Indonesia.

Saat itu, Jokowi menjelaskanbahwa jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum.

Menurut Jokowi, penindakan hukum yang sesuai prosedur itu bukan sebuah pelanggaran HAM.