Menkeu Disebut Prabowo Menteri Pencetak Uang, Ruhut Sitompul Singgung Nama Bob Hasan Hingga Utang

TRIBUNJAKARTA.COM - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan capres 01 Prabowo Subianto yang terkesan menyindir Menteri Keuangan.

Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto sempat menyatakan sebutan Menteri Kuangan diganti dengan Menteri Pencetak Uang.

Hal itu berawal ketika Prabowo menyampaikan kritik terhadap utang pemerintah.

Menurut Prabowo Subianto, kinerja pemerintah saat ini tidak andal dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi hingga harus berutang pada Bank Dunia.

"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ujar Prabowo Subianto dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) seperti dilansir dari laman Tribunnews.

• Bukan Dikeluarkan, Raffi Ahmad Beberkan Kisah Sebenarnya Soal Isu Didepak dari Pesbukers

• Tergenang Sejak Hari Jumat, Warga Muara Angke Berharap Banjir Rob Segera Disedot

Pernyataan Prabowo Subianto itu pun nampak menyita perhatian Ruhut Sitompul.

Ruhut Sitompuil menanggapi pernyataan Prabowo Subianto melalui akun Twitter pribadinya.

Melalui kicauanya itu, Ruhut Sitompuk menyinggung soal utang.

Tak hanya itu Ruhut Sitompul juga turut menyebut nama Bob Hasan dalam kicauanya.

"Pak Prabowo sbg Capres makin Galau merasa tdk ada harapan lagi utk menang mengatakan Menkeu Mesin Pencetak Utang Beliau Stres lupa dgn Utang2nya yg masih banyak, “Pak Bob Hasan Tokoh Olahraga Sahabat Mantan Mertuanya Pak Harto, mengatakan sama Aku Utangnya Banyak Banget” MERDEKA," cuit Ruhut Sitompul, Senin (28/1/2019).

• Dikenal Sebagai Butet daripada Liliyana Natsir, Begini Asal Mula Panggilan Itu

• Hari Ini Tim Gabungan Cari Fandi, Bocah 14 Tahun yang Hanyut Hingga ke Kalibata

• Curiga Banyak Lalat Hijau di Depan Kontrakan, Jenazah Seorang Pria Ditemukan Membusuk di Pondok Aren

Tak hanya Ruhut Sitompul, pernyataan Prabowo itu pun nampak menuai tanggapan dari tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

Melalui unggahan di Facebooknya, Nufransa menanggapi pernyataan Prabowo tersebut.

Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo Subianto membuat perasaan para pekerja di Kementrian Keungan tercederai.

"Apa yang disampaikan oleh calon presiden Prabowo, 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan ( Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," tulisnya, Minggu (27/1/2019).

Dijelaskannya bahwa Kementrian Keuangan merupakan Institusi Negara yang tugas dan fungsinya diatur undang-undang.

"Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden," jelasnya.

• Hari Ini Tim Gabungan Cari Fandi, Bocah 14 Tahun yang Hanyut Hingga ke Kalibata

• Fahri Hamzah Terbahak Bertemu Komika Jebolan SUCI 3 Kompas TV, Fico: Dikatain Aja Minta Tolong Orang

• Diduga Mau Tawuran, Gerombolan ABG yang Tengah Nongkrong di Jalan Sudirman Tangerang Dibubarkan

Lantas, ia pun menjelaskan tentang pengelolaan utang secara merinci.

Berikut penjelasan lengkapnya:

"Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

• Dikurung Keluarganya Sendiri di Ruang Bawah Tanah, Wanita Ini Diselamatkan Polisi

• Hasil Liga Spanyol - Drama 6 Gol Warnai Kemenangan Real Madrid atas Espanyol

• Prabowo Sebut Menteri Keuangan Jadi Menteri Pencetak Utang, Kemenkeu: Jangan Hina Profesi Kami

Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya.

Rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, dihormati serta disegani didunia.

Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.

#KemenkeuProfesional

Nufransa Wira Sakti
Kementerian Keuangan RI," tulisnya.

• Dua Sindikat Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Dilumpuhkan Polisi di Kalideres

• Baim Wong Tukar Sepatu Balenciaga Asli Raffi Ahmad dengan KW, Nagita Slavina Semprot Ayah Rafathar

• Kelakar Beli Mobil 3 Kali Dalam Setahun, Raffi Ahmad Akui Membelinya Selalu Dicicil Sampai 4 Tahun

• Tergenang Sejak Hari Jumat, Warga Muara Angke Berharap Banjir Rob Segera Disedot

Fahri Hamzah Sindir Sri Mulyani

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi prestasi Sri Mulyani yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik versi majalah The Banker.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang ia tulis pada Jumat (4/1/19).

Dalam cuitan tersebut, Fahri menyebut bahwa penghargaan yang diterima Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik versi majalah The Banker karena kerap meminjam uang dalam jumlah yang banyak.

Menurut Fahri Hamzah si peminjam uang cemas jika Indonesia tidak mampu mengembalikan uang tersebut.

Sehnigga menurutnya, si peminjam memuji kita.

"Kalau kita pinjam uang terlalu banyak, yg kasi pinjam mulai cemas juga kalau2 uangnya gak balik...ya akhirnya dia puji kita...sukur2 yg minjam Kepilih lagi dan bendaharanya dia lagi," tulisnya.

Diketahui, Majalah keuangan internasional The Banker, Rabu (2/1), menobatkan Sri Mulyani'>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Finance Minister of The Year 2019. Gelar tersebut diberikan atas capaian Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang dianggap berhasil mengatasi berbagai tantangan perekonomian di sepanjang 2018.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (3/1), mengatakan, beberapa hal menjadi pertimbangan The Banker dalam penetapan Finance Minister of The Year tersebut. Pertama, terjaganya ketahanan perekonomian negara di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018.

Hal ini terlihat dari capaian defisit APBN 2018 untuk sementara yakni 1,76% dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19%.

Kedua, "adanya modernisasi respon negara terhadap bencana alam melalui strategi pembiayaan risiko dan penjaminan atau asuransi untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan pascabencana," terang Nufransa.

Ketiga, The Banker juga mengapresiasi Sri Mulyani yang telah membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, antara lain penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penambahan lokasi tempat pembayaran pajak.

Hal ini dilakukan mengingat Global Competitiveness Report 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 41 dari 138 negara, turun empat peringkat dari tahun sebelumnya.

Keempat, tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk perusahaan kecil dan menengah juga dipotong menjadi hanya 0,5%. Sementara, pajak e-commerce dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri.

• Sederet Jadwal Keberangkatan KA Pangandaran, Bandung - Banjar, Tiket Promo Rp 1 Sampai Awal Februari

• Akui Ingin Punya Istri Seperti Ayu Ting Ting, Chand Kelvin Justru Minta Maaf ke Raffi Ahmad

• Billy Syahputra Tak Curiga dengan Hilda Meski Banyak Hujatan, Nia Ramadhani: Cinta Gak Boleh Buta!

Kelima, "adanya pengurangan pajak pada layanan ekspor milik Indonesia dengan menjadikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% untuk menstimulasi sektor tersebut," lanjut Nufransa.

Adapun, The Banker dikenal sebagai majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times (The Nikkei), berbasis di London. Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley pada 2018 dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay pada 2017.

 Refleski akhir tahun Sri Mulyani

 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuliskan refleksi akhir tahun terkait kondisi keuangan Indonesia.

Hal tersebut ia tulis melalui akun Facebooknya Sri Mulyani Indrawati pada Senin (31/12/18).

Sri Mulyani megatakan bahwa tugas pengelolaan APBN dan Keuangan Negara telah ditunaikan dengan baik.

Menurutnya, tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah.

Lantaran telah terjadi ekonomi global, harga komoditas, arus modal dan nilai tukar bergejolak tinggi, suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan; perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan illegal terus mengancam.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuliskan sejumlah prestasi dalam pengelolaan keuangan.

Bahkan Sri Mulyani menyebut kemenkeu telah mendapatkan 37 penghargaan pada tahun 2018.

Di akhir catatan refleksi akhir tahunnya, Sri Mulyani mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai Kemenkeu.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Berikut refleksi akhir tahun Sri Mulyani selengkapnya:

"Refleksi akhir tahun.

Seluruh jajaran Kemenkeu yang saya cintai dan banggakan, tahun 2018 baru saja kita lalui. Alhamdulillah, tugas pengelolaan APBN dan Keuangan Negara telah kita tunaikan dengan baik.

Tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah : ekonomi global, harga komoditas, arus modal dan nilai tukar bergejolak tinggi, suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan; perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan illegal terus mengancam.

Bencana alam menimpa di beberapa daerah dan Kemenkeu juga mengalami musibah tewasnya 21 jajaran Kemenkeu dalam kecelakaan pesawat. Semua itu dapat menjadi alasan kita untuk patah semangat.

Namun kita dan Indonesia tidak pernah menyerah! Indonesia bahkan menjadi tuan rumah event internasional bergengsi : Asian Games dan Para Games, dan Pertemuan Tahunan IMF/World Bank yang semuanya berjalan dan berhasil sukses. Dunia menghargai dan menghormati Indonesia.

APBN 2018 kita tutup dengan capaian sangat baik.

(1) Penerimaan negara baik pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh tinggi dan sehat, terimakasih pada seluruh jajaran yang mengelola penerimaan negara. 
(2) Belanja negara juga terealisir dengan baik, di pusat maupun daerah. 
(3) Pembiayaan mengalami kontraksi, dengan defisit APBN sebesar 1.72% dari PDB, jauh lebih rendah dari angka UU APBN 2018 sebesar 2,19%. Ini adalah defisit terkecil sejak 2012. 
(4) Keseimbangan primer adalah sebesar Rp 4,1 Triliun, ini surplus keseimbangan primer sejak 2011. Prestasi..!!

• Tanggapi Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Mahfud MD: Mungkin Itu Trik Politik dan Gerakan Mengacau

• TERPOPULER - Mahfud MD Berkomentar Bagus Saat Tanggapi Soal Ribuan Triliun Utang Indonesia

• Tunjuk-tunjuk Fadli Zon Saat Debat, Jokomania Immanuel Ebenezer Geram hingga Singgung Raja Hoaks

Kita akan terus menjaga APBN dan Keuangan Negara secara profesional, hati-hati dan bertanggung jawab. Kita terus melakukan pembiayaan yang inovatif baik melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha/ Swasta maupun dengan "Blended Finance". Agar Partisipasi swasta dan masyarakat terus meningkat, sehingga mereka ikut memiliki proses dan proyek pembangunan.

APBN dan Kebijakan Fiskal telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat : membantu keluarga miskin untuk makan, sekolah, kesehatan, mendukung operasi sekolah dan madrasah, meningkatkan pendidikan vokasi dan beasiswa bagi dosen, santri, murid/mahasiswa miskin, dan mereka yang berprestasi.

Kita menambah anggaran kesehatan untuk memerangi gizi buruk. Membayar BPJS kesehatan agar mampu menjalankan jaminan kesehatan secara baik dan berkelanjutan. APBN juga untuk membangun infrastruktur hingga ke perbatasan, juga membantu usaha kecil menengah/koperasi dan pelaku ultra mikro. APBN juga membantu daerah bencana.

Untuk pertama kali dalam 15 tahun, pemerintah tidak mengajukan perubahan dalam 15 tahun, pemerintah tidak mengajukan perubahan UU APBN 2018, hal ini mendorong semua kementerian/lembaga fokus menjalankan rencana anggaran secara penuh.

Saya berterimakasih atas kerjasama dan capaian oleh semua lembaga dan kementerian. Kita juga terus memperbaiki kualitas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara, diantaranya melalui revaluasi asset.

Sebagai otoritas fiskal, kita terus bekerja sama dengan bank Indonesia, OJK dan LPS untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Ini pilar penting dalam menjaga kepercayaan.

Kemenkeu tidak boleh berhenti untuk mereformasi dan mentransformasikan organisasi agar terus mampu menjawab tantangan gejolak global, perubahan teknologi di era digital dan bonus demografi yang segera berakhir.

Alhamdulillah, kita terus mengukir prestasi dengan 37 penghargaan kita raih pada tahun 2018, baik dari lembaga internasional (World Government Summit, Global Capital-Euromoney, Global Market, dll) dan oleh lembaga nasional (KPK, Ombudsman, MENPAN RB, dll). Kita tidak akan dan tidak boleh berhenti berprestasi, karena ini adalah wujud nyata kecintaan kita kepada Indonesia.

Saya berterimakasih dan sangat menghargai kerja dan kinerja seluruh jajaran kemenkeu dengan dukungan keluarga. Mereka yang di kantor pelayanan, di lapangan, di kantor wilayah, di perbatasan, di laut lepas, dan di kantor pusat.

Terimakasih atas dedikasi dan keikhlasan semua dalam menjalankan tugas. Kita jaga estafet tanggung-jawab menuju cita-cita kemerdekaan.

Terimakasih kepada Presiden Jokowi dan Wapres Kalla, sehingga kita mampu bekerja memberi yang terbaik untuk Indonesia.

Kita Sambut 2019 dengan Optimisme namun tetap waspada dan hati-hati.

Selamat Tahun Baru para penjaga Keuangan Negara!!

Jakarta, 31 Desember 2018
Sri Mulyani Indrawati

(TribunJateng.com/Woro Seto)