Respon Jusuf Kalla Soal Debat Capres Kedua: Kejujuran Prabowo dan Infrastruktur Grasa-grusu

Sehingga ia pun menyimpulkan secara keseluruhan, materi dalam debat tersebut memang lebih dikuasai oleh Jokowi karena memang merupakan seorang petahana yang memiliki pengalaman dalam memimpin negara.

"Jadi (kesimpulannya) satu, Pak Jokowi jelas dalam debat ini lebih menguasai masalah, lebih baik," jelas JK.

Namun, di sisi lain, JK menilai sikap Prabowo yang berjiwa besar dan mau mengakui keunggulan Jokowi dalam sejumlah program dianggap sebagai poin penting dalam melihat lebih dalam sosok rival Jokowi yang akan memperebutkan kursi RI 1 pada Pilpres 2019 mendatang itu.

"Tapi Pak Prabowo juga sangat jujur untuk menanggapi (program) yang dianggap baik," kata JK.

Perlu diketahui, saat menggelar nobar di kediamannya, JK didampingi oleh pengusaha Sofjan Wanandi.

Selain itu, sang istri, Mufidah Kalla pun sempat ikut menyaksikan nobar debat kedua tersebut.

Debat Kedua Capres-Cawapres 2019 yang memiliki tema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup itu telah digelar di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Bahas Jumlah Kementerian

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berniat untuk membagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua jika terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2019.

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa selama ini Kementerian hanya berjumlah maksimum 35 saja, karena disesuaikan dengan Undang-undang (UU) yang ada.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menggelar nonton bareng (nobar) Debat Kedua Capres-Cawapres 2019 di kediaman resminya.

"Begini sejarahnya itu, karena dalam Undang-undang, menteri itu maksimum 35 (kementerian)," ujar JK, saat ditemui di kediaman resminya, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

JK kemudian menambahkan bahwa dalam 35 kementerian itu memang ada penambahan 1 Kementerian Koordinator (Kemenko), yang sebelumnya hanya berjumlah 3 Kemenko.

Satu Kemenko yang ditambah tersebut adalah Kemenko bidang Kemaritiman yang kini ditempati posisinya oleh Jenderal (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim.

Oleh karena itu, penambahan itulah yang akhirnya 'mewajibkan' adanya kementerian yang mengalami penggabungan.

Maka, terbentuklah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini dan dipimpin oleh Menteri Siti Nurbaya.

"Karena ditambah satu menko yaitu Menko Maritim daripada sebelumnya kan cuma 3 menko, maka harus ada kementerian yang tergabung, maka tergabunglah itu Kehutanan dengan Lingkungan Hidup," jelas JK.

Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa kementerian itu bisa diubah jika Prabowo terpilih sebagai Presiden.

Namun tentunya JK mengingatkan, poin penting yang harus dicatat adalah 9 kementerian yang telah ada 'tidak boleh' diubah dan jumlah seluruh kementerian pun tidak boleh melebihi 35 kementerian.

"Ya bisa saja (diubah), kan Presiden kalau terpilih ya bebas untuk menetapkan kementerian, kecuali ada 9 kementerian yang harus ada, tapi batasannya (harus) 35," kata JK.

Sebelumnya, dalam Debat Kedua Capres-Cawapres 2019 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Minggu malam, Prabowo sempat menyampaikan rencananya jika terpilih sebagai Presiden RI.

Ia berniat untuk membagi KLHK menjadi dua, dirinya akan memisahkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memiliki fungsi yang efektif.

Singgung Infrastruktur Grasa-grusu

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak sependapat dengan yang disampaikan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, terkait infrastruktur dalam debat kedua capres 2019.

Prabowo saat debat capres mengatakan Pemerintah Jokowi selama ini terlalu 'grasa-grusu' atau cepat mengambil keputusan dalam membangun infrastruktur.

"Grasa-grusu maknanya apa, terburu-buru? Oh kalau (disebut) terburu-buru, karena kita sudah telat," ujar Jusuf Kalla, setelah menonton bareng debat kedua capres Pilpres 2019 di kediaman, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Ia kemudian menyebutkan dua kawasan di Asia yang memiliki kemajuan infrastruktur melebihi Indonesia.

"Lihat kota-kota lain di Asia ini, lihat di Singapura dan Kuala Lumpur, itu kalau kita tidak cepat, itu bisa lebih banyak (kalahnya)," jelas Kalla.

Oleh karena itu ia meminta agar keputusan Pemerintah dihargai. Karena menurutnya, membiarkan keputusan berlarut-larut bisa membuat infrastruktur Indonesia tertinggal jauh.

Jusuf Kalla serba salah menanggapi yang disampaikan Prabowo terhadap penantangnya, petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi jangan lihat kecepatan untuk membuat keputusan dianggap grasak-grusuk, lambat dianggap salah, cepat juga dianggap salah, nah ini bagaimana?" kata Kalla.

"Jadi harus dihargai juga kecepatan (Jokowi) dalam mengambil keputusan karena kita waktu itu juga ada batasan (deadline) Asian Games ya," tegasnya.

• Membaca Senyuman dan Gaya Prabowo di Debat Capres, Pakar Gestur Ungkap Ini

• VIDEO Airin Rachmi Diany Usai Debat Capres: Masyarakat Bisa Menilai Program Jokowi

• Keliru Sebut Data di Debat Capres, Elektoral Jokowi Bisa Tergerus Andai Prabowo Memukul Balik

• Saat Debat Capres Bawa Buku Why Nations Fail, Prabowo Subianto: Kita Harus Waspada

Ia menyebutkan Jakarta sebagai contoh. Jakarta, menurut dia, Jakarta wadalah ilayah yang mengalami lambatnya pembangunan infrastruktur. Bahkan kemacetannya telah terkenal berada pada level teratas di dunia.

Namun kini Jakarta memiliki infrastruktur yang cukup dikategorikan lebih baik.

"Memang kita sudah terlambat, dan kemacetan di Jakarta itu termasuk kemacetan yang salah satu tertinggi di dunia, sekarang kan agak lumayan dengan adanya jaringan-jaringan," pungkasnya.

Sekadar info, debat kedua capres 2019 digelar di Hotel Sultan. Temanya, Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.(Tribunnews.com)