Soal Keterbukaan Informasi Publik, Tangsel Peringkat Bontot se-Banten

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Tangerang Selatan ( Tangsel) menduduki peringkat paling akhir alias paling bontot dalam hal keterbukaan informasi publik, di antara kota dan kabupaten lainnya se-provinsi Banten.

Hal itu berdasarkan data Komisi Informasi Banten pada tahun 2017-2018.

Wakil Ketua Komisi Informasi Banten, Maskur, mengatakan penilaian keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil analisis dari quisioner, pemantauan website dan visitasi.

"Penentuan peringkat berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat," jelas Maskur melalui aplikasi pesan singkat.

Dari lima kategori, Tangsel hanya mampu menduduki peringkat tiga, alias "cukup informatif".

"Katagori kesatu informatif, kedua menuju informatif ketiga cukup informatif keempat kurang informatif dan kelima tidak informatif," paparnya.

Pada tahun 2017, Tangsel kalah jauh dari tetangga sendiri, Kota Tangerang, yang memuncaki peringkat.

Sedangkan pada tahun 2018, peringkat pertama transparasi informasi dipegang oleh Kabupaten Lebak.

Sebagai kota yang mengusung jargon "Smart City", Tangsel harusnya tidak alergi dengan transparasi informasi.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, sebelumnya sempat meminta maaf kepada awak media pada peringatan Hari Pers Nasional, pada Sabtu (9/2/2019) lalu.

Permintaan maaf itu lantaran bawahannya, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak yang pelit informasi.

Ben, sapaan karibnya, sadar bahwa alur informasi harus berjalan agar publik mendapatkan haknya untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan para pamong praja.

"Saya mohon maaf juga kalau masih ada teman-teman saya di OPD yang kurang enak dalam bergaulnya dengan teman-teman wartawan, atau pelit memberikan informasi," ujar Benyamin, pada Senin (11/2/2019) lalu.

• Audit TPA Cipeucang Dinilai Tertutup, Formasi Gugat Inspektorat Tangerang Selatan Komisi Informasi

• Terkendala Batas Usia, Bawaslu Tangerang Selatan Kesulitan Cari Pengawas TPS

• Rayakan HUT Ke-26 Kota Tangerang, Wali Kota Lempar Botol Miras Agar Digilas

Namun ketika dimintai tanggapan soal statistik Komisi Informasi, Ben menyerahkannya pada Diskominfo.

Sekretaris Diskominfo, Fuad, tidak memberikan tanggapan saat ditanyakan melalui aplikasi pesan singkat ataupun ditelepon pada Kamis (28/2/2019).

Soal nilai minus keterbukaan informasi ini, Forum Masyarakat Serpong Peduli (Formasi) menjadi salah satu korbannya.

Sekjen Formasi, Agus Supriyanto, sampai menggugat Inspektorat Tangsel, hanya karena perkara meminta informasi terkait audit tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang.

Inspektorat kalah telak di pada putusan Komisi Informasi Banten per 10 Januari 2019 lalu.

Bukannya membuka informasi yang diminta, Inspektorat yang juga bagian dari pemerintah kota (Pemkot) Tangsel itu justru malah naik banding, demi menjaga informasi audit TPA yang diduga bermasalah itu.

Agus memberikan komentar soal keterbukaan informasi publik di kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang itu.

"Kota Tangerang Selatan itu ternyata di bawah Lebak. Seharusnya kota Tangerang Selatan itu malu, dengan daerah yang dikatakan terpojok, terpinggir, atau paling enggak maju, ternyata dia paling transparan," ujar Agus saay ditemui di Serpong.

Menurut Agus, keterbukaan informasi Lebak yamg terbukti berada di peringkat utama pada tahun lalu, menunjukkan pemerintah dan masyarakat saling terintegrasi.

"Itu menandakan pemerintah dan masyarakat terjadi sinergktas mereka ingin maju bersama-sama," jelasnya.