Pengacara Bilang Ahmad Dhani Harus Keluar dari Rutan Besok, Kejati Jatim Cuek
"Sebenarnya sudah tidak ada dasar hukum lagi untuk menahan Mas Dhani. Kalau semua orang ditahan tanpa kepastian hukum, itu bahaya," tambahnya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin
TRIBUNJAKARTA.COM, SURABAYA - Ahmad Dhani menolak menandatangani perpanjangan masa penahanannya yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Padahal pada Sabtu (2/3/2019) besok, masa penahanannya habis.
Salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani yang menangani kasus vlog, Sahid membenarkan penolakan yang dilakukan kliennya.
Sebelumnya, pada Rabu (27/2/2019) kemarin, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendatangi Rutan Klas I Surabaya atau Rutan Medaeng untuk meminta tanda tangan dari Ahmad Dhani perihal perpanjangan masa penahanannya selama 60 hari.
"Tidak ada alasan lagi untuk menahan Mas Ahmad Dhani. Tanggal 2 Maret mendatang, ia harus keluar dari Rutan. Kalau sampai tidak keluar, berarti ada perampasan kemerdekaan Mas Dhani dan ini sudah pasti melanggar HAM,” terang Sahid, Jumat (1/3/2019).
Sahid menambahkan, pihaknya pun akan mengkaji upaya lain jika nantinya Ahmad Dhani tetap berada di dalam tahanan begitu masa penahanannya habis.
Langkah tersebut antara lain, melaporkan pada pengawas Mahkamah Agung, Pengawas Kejaksaan, Ombudsman, dan Komnas HAM.
"Sebenarnya sudah tidak ada dasar hukum lagi untuk menahan Mas Dhani. Kalau semua orang ditahan tanpa kepastian hukum, itu bahaya," tambahnya.
Sebelumnya, Ahmad Dhani menjalani masa hukuman terkait kasus yang sudah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Ia pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Seiring dengan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan penetapan penahanan Ahmad Dhani selama 30 hari.
Respons Kejati Jatim
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melalui Kasipenkum Richard Marpaung membenarkan terkait perpanjangan masa penahanan Ahmad Dhani selama 60 hari.
“Benar, baru saja saya dapat informasi dan masa penahanan dari tanggal 2 Maret 2019 hingga 30 April 2019 mendatang,” terangnya saat ditemui di Gedung Kejati Jatim, Jumat (1/3/2019).
