Andi Arief Terjerat Narkoba

Polisi dan BBN Tak Beri Surat Pengantar, Andi Arief Tak Wajib Datangi RSKO Jakarta Timur

Wasekjen Demokrat Andi Arief mendatangi RSKO Jakarta Timur pada Jumat (8/3/2019) lalu tanpa surat pendampingan resmi dari Polri dan BNN.

Polisi dan BBN Tak Beri Surat Pengantar, Andi Arief Tak Wajib Datangi RSKO Jakarta Timur
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Andi Arief usai menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Wasekjen Demokrat Andi Arief mendatangi Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Timur pada Jumat (8/3/2019) lalu tanpa surat pendampingan resmi dari Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lantaran tak ada surat pendampingan resmi secara hukum, Dirut RSKO dr. Azhar Jaya SKM Mars mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Andi dilakukan secara sukarela.

"Saudara AA datang sebagai pasien sukarela bukan pasien terkait kasus hukum. Karena tidak disertai surat pengantar dari lembaga hukum sesuai prosedur yang ada. Jadi kalau pasien terkena kasus hukum biasanya ada surat terima berita acara," kata Azhar di RSKO Jakarta Timur, Senin (11/3/2019).

Merujuk UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Rumah Sakit No 44 tahun 2009, Azhar menjelaskan penanganan pasien di RSKO terbagi dua yakni pendekatan secara medis dan hukum.

Ketiadaan surat pengantar resmi membuat pemeriksaan yang dilakukan Andi di RSKO Jakarta Timur lalu sebagai seorang pasien sukarela, bukan pasien yang terjerat kasus hukum.

"Jadi pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kesehatan. Jadi jangan diperbandingkan dengan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum, mungkin hak-hak seseorang dibatasi," ujarnya.

Perihal keberadaan penyidik Unit Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendampingi Andi saat pemeriksaan, Azhar meminta wartawan bertanya langsung ke Polri.

RSKO Jelaskan Hasil Tes Urine Andi Arief yang Beredar di Media Sosial

Andi Arief: Saya Dinyatakan Bukan Seorang Kriminal

Status Andi sebagai pasien sukarela juga membuat Andi dapat menghentikan proses rehabilitasi sewaktu-waktu, beda dengan pasien yang mendapat surat pendampingan resmi secara hukum.

"Tapi kalau pasien umum atau pasien sukarela, dia bisa datang kapan saja. Bahkan dia bisa menghentikan perawatan kapan saja. Kalo pasien hukum, dia tidak bisa, karena dalam tanda kutip kita harus berkoordinasi dengan penegak hukum," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved