Curhat Sutiyoso Soal Penantian MRT Jakarta, Ide Pembangunan hingga Butuh 6 Presiden dan 9 Gubernur

TRIBUNJAKARTA.COM, BANTARJATI - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menceritakan kisahnya 15 tahun lalu saat mulai merealisasikan proyek moda raya terpadu (MRT).

Cerita tersebut diungkapkan Bang Yos sapaanya  saat menghadiri peresmian MRT, Minggu (24/3/2019) pagi.

"Pada tahun 2003 saya sudah berpikir bagaimana atasi macet saat itu. Sebab dalam survei yang dilakukan pakar transportasi, saat itu hanya 20 persen kendaraan umum di Jakarta. Sisanya sebesar 80 persen merupakan kendaraan pribadi," kata Sutiyoso.

Dirinya memaparkan, persentase tersebut belum termasuk kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari kota-kota sekitar.

"Dari Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi sebesar 600.000 kendaraan masuk di Jakarta. Itu 15 tahun lalu. Kalau sekarang mungkin sudah jutaan. Ketika ditanya kenapa pakai kendaraan pribadi, dijawabnya karena tidak ada kendaraan lain yang layak selain punya sendiri," katanya.

Maka saat itu Sutiyoso mengambil langkah untuk studi banding ke beberapa kota di luar negeri, salah satunya adalah Bogota, Ibu Kota Kolombia.

"Saya belajar dari sana, dan bahkan datangkan pakar asal Bogota untuk bekerja bersama pakar transportasi kita. Mengapa Bogota? Karena negara ini persis seperti Jakarta semrawutnya. Tapi mereka bisa selesaikan masalah itu dengan membuat kendaraan umum yang representatif," kata Sutiyoso.

Kendaraan umum representatif menurut Sutiyoso adalah kendaraan pengangkut massal yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau.

Maka saat itu, lanjut Sutiyoso, ia membuat 4 perencanaan kendaraan umum representatif.

"Bawah tanah adalah MRT, di atasnya ada busway, di atas busway ada monorel, lalu sebagai alternatif adalah water way, jadi memanfaatkan kali di Jakarta untuk lewat transportasi, tapi itu alternatif saja," kata Sutiyoso.

Sutiyoso juga memberi alasan tentang lamanya proses pembangunan MRT.

"Memang tidak bisa cepat, karena ada risetnya lama. Harus mencari tahu apakah tipe tanah di Jakarta cocok untuk dibangun MRT, lalu mencari investor, sebab ini proyek dengan nilai investasi besar," katanya.

Momen diresmikannya MRT menurut Sutiyoso spesial untuknya.

Ia pun mengucapkan terima kasih pada Gubernur DKI penerusnya mulai dari Fauzi Bowo, Jokowi, Basuki Tjahaja, Djarot Saiful dan Anies Baswedan.

"Terima kasih kepada beliau-beliau, karena sudah merealisasikan mimpi saya," katanya.

Jalan panjang Ibu Kota punya MRT

Penantian warga Jakarta untuk mempunyai moda transportasi yang modern akhirnya terwujud.

Tepat pada 24 Maret 2019 Moda Raya Terpadu (MRT) akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Bukan waktu yang singkat untuk warga Jakarta bisa memiliki moda transportasi yang bisa dibanggakan seperti MRT.

Setidaknya, butuh waktu 34 tahun untuk Indonesia bisa memiliki MRT.

Ide pembangunan MRT sudah tercetus sejak 1985 lalu.

Saat itu kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BJ Habibie mencetuskan usulan tersebut.

Setidaknya ada empat studi yang dilakukan Habibie untuk merencanakan pembangunan MRT. Mulai Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), hingga Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992).

Selang lima tahun, akhirnya studi yang dilakukan pria yang menjadi presiden RI ke-3 itu ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso.

Selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota itu, Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso membuat dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Namun, baru pada era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencana pembangunan MRT dijadikan proyek nasional.

Berangkat dari kejelasan tersebut, akhirnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab.

Pada 28 November 2006 penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar.

• Uang Elektronik yang Diterbitkan 5 Bank Ini, Bisa Digunakan untuk Naik MRT

• Penumpang MRT Jakarta Berulah Tak Tertib, Pengamat Bandingkan dengan Kesuksesan Kereta Commuter Line

JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.

JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Setelah adanya kesepakatan tersebut, Pemprov DKI akhirnya membentuk badan usaha yang bernama PT Mass Rapid Transit Jakarta pada 2008.

Saat itu, posisi Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta telah digantikan oleh Fauzi Bowo (Foke).

Mulanya, jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada 2008-2009, tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada 2009-2010, sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014.

Uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014.Namun, jadwal tersebut tidak terpenuhi.

Pada penghujung jabatan Foke sebagai gubernur DKI di 2012, barulah dia meresmikan pencanangan pembangunan proyek MRT tahap I koridor selatan-utara sepanjang 15,7 km dari Lebak Bulus-Bundaran HI.

"Dengan pencanangan ini saya bisa bernapas lega dan kami membuktikan bahwa kami serius dan benar berniat untuk membuatnya. We really meant it," kata Foke saat itu.

Setelah dicanangkan Foke, akhirnya Joko Widodo yang saat itu menggantikan Foke sebagai gubernur DKI Jakarta melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan MRT.

Prosesi itu dilakukan di tempat yang sekarang menjadi Stasiun (MRT) Dukuh Atas pada 10 Oktober 2013.

• Ajukan Stadion Wibawa Mukti Sebagai Kandang, Keinginan Persija Akan Diproses Disparbudpora Bekasi

• Syahrini Habiskan Rp210 Juta Sekali Terbang Pakai Private Jet, Aisyahrani: Bukan Tunjukkan Kemewahan

Selain itu, Jokowi juga mengubah komposisi pinjaman. Pemprov DKI menanggung 51 persen pembiayaan dan pemerintah pusat menanggung 49 persen.

Selanjutnya aset akan terus dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Meski Jokowi telah meletakkan jabatannya di DKI Jakarta, pembangunan ini terus berlanjut pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pada 2015, Ahok melanjutkan proyek tersebut dengan melakukan pembebasan lahan.

Dia memberi insentif kepada pemilik lahan di sepanjang Jalan Fatmawati yang melepas tanahnya demi proyek MRT. 

• Jarinya Luka dan Bengkak, Tasya Kamila Putuskan Potong Cincin Kawin dan Tunangannya : Sedih Banget

• Kesaksian Al Ghazali Kondisi Maia Estianty & Ahmad Dhani Berbalik : Tiap Orang Punya Jalan Hidup

Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta Sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Transit Oriented Development Koridor Utara-Selatan Fase I MRT.

Hingga akhirnya proyek tersebut baru bisa diresmikan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang telah ikut mengawal dan mendorong proses MRT ini. Para gubernur pendahulu saya, yaitu Bapak Sutiyoso, Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Djarot Saiful Hidayat," ujar Anies dalam sambutannya saat peresmian MRT.

Jika dihitung selama 34 tahun itu, artinya Indonesia harus berganti presiden sebanyak lima kali untuk bisa menghadirkan MRT, yakni dari era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan terakhir Jokowi.

Adapun pergantian gubernur DKI Jakarta-nya terjadi sebanyak delapan kali, yakni dari Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Soerjadi Soedirdja, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat dan terakhir Anies Baswedan.

Sebagai informasi, masyarakat yang hendak melakukan uji publik MRT Fase 1 Lebak Bulus-HI bisa melakukan registrasi online melalui website ayocobamrtj.com.

MRT baru akan berfungsi secara komersil pada 1 April mendatang.

Sebelum tanggal tersebut masyarakat bisa menggunakannya dengan gratis.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tarif MRT akan dipatok Rp1.000 per kilometer.

Meski begitu rapat penentuan tarif MRT baru akan dilakukan Pemprov DKI besok, Senin (25/3/2019). (Kompas.com)