Tak Puas Tarif MRT Jakarta Rp 8.500, Anies Baswedan: Jangan Keputusan Diambil Gara-gara Pemilu Saja

Diketahui, rasa tak puas Anies soal tarif LRT dan MRT di bawah Rp 10.000 dikarenakan Anies sebut tarif LRT dan MRT dijadikan alat Pemilu 2019.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erlina Fury Santika
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Peresmian MRT Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/3/2019). Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase I Bundaran HI - Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer resmi beroperasi. 

Setidaknya ada empat studi yang dilakukan Habibie untuk merencanakan pembangunan MRT. Mulai Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), hingga Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992).

Selang lima tahun, akhirnya studi yang dilakukan pria yang menjadi presiden RI ke-3 itu ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso.

Selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota itu, Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso membuat dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Namun, baru pada era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencana pembangunan MRT dijadikan proyek nasional.

Berangkat dari kejelasan tersebut, akhirnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab.

Pada 28 November 2006 penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar.

JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.

JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Setelah adanya kesepakatan tersebut, Pemprov DKI akhirnya membentuk badan usaha yang bernama PT Mass Rapid Transit Jakarta pada 2008.

Saat itu, posisi Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta telah digantikan oleh Fauzi Bowo (Foke).

Mulanya, jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada 2008-2009, tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada 2009-2010, sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014.

Uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014.Namun, jadwal tersebut tidak terpenuhi.

Pada penghujung jabatan Foke sebagai gubernur DKI di 2012, barulah dia meresmikan pencanangan pembangunan proyek MRT tahap I koridor selatan-utara sepanjang 15,7 km dari Lebak Bulus-Bundaran HI.

"Dengan pencanangan ini saya bisa bernapas lega dan kami membuktikan bahwa kami serius dan benar berniat untuk membuatnya. We really meant it," kata Foke saat itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendatangi Kompleks Parlemen, Rabu (18/9/2013) untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Duta Besar RI untuk Jerman.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendatangi Kompleks Parlemen, Rabu (18/9/2013) untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Duta Besar RI untuk Jerman. (Kompas.com/SABRINA ASRIL)
Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved