Breaking News:

Pemilu 2019

KPU Tangsel MoU dengan Kejaksaan Negeri Tangani Gugatan TUN

"Kami selaku jaksa pelaksana negara ikut berperan menjaga agar hasil yang dicapai ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Bima di kantornya

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Pimpunan KPU Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel bekerja sama terkait masalah hukum di bidang Tata Usaha Negara (TUN) pada Pemilu 2019, di kantor Kejari Tangsel, Pondok Aren, Selasa (9/4/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNKAKARTA.COM, PONDOK AREN - KPU Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel bekerja sama terkait masalah hukum di bidang Tata Usaha Negara (TUN) pada Pemilu 2019.

Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro dan Kajari Tangsel, Bima Suprayoga.

"Tujuan Mou, untuk membantu KPU jika ada masalah hukum. Khususnya masalah hukum Tata Usaha Negara," ujar Bambang saat ditemui di Gudang Logistik KPU Tangsel, Pondok Aren, Selasa (9/4/2019).

Sementara Bima Suprayoga menjelaskan, KPU Tangsel memiliki produk TUN dalam hal penetapan daftar calon tetap, calon terpilih yang menang dan perolehan kursi.

"Kami selaku jaksa pelaksana negara ikut berperan menjaga agar hasil yang dicapai ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Bima di kantornya.

Bima menyebut kerja sama itu menjadi penting karena terkait legitimasi produk hukum yang menentukan calon yang terpilih hasil pemilihan wilayah Tangsel.

"Prinsipnya Kejari Tangsel siap mendukung suksesnya pemilu 2019 mendatang," ujarnya.

Posko Caleg Golkar di Bekasi Diduga Dirusak, Polisi: Kemungkinan Kecil Itu Sebuah Aksi Teror

Cari Identitas Korban, Polisi Sebar Informasi dan Ciri Perempuan Hamil Dikubur Dekat Tol Jagorawi

Ancol Targetkan 50 Ribu Pengunjung Selama Konser Musik Ketje Flasback The 90s Berlangsung

Ia juga menyatakan sedia jika dimintakan perbantuan untuk mengawal gugatan parpol di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mengenai gugatan kepada MK, selama ini terinformasi bahwa akan ditangani KPU pusat untuk gugatan di MKnya itu. Akan tetapi tentu tidak terlepas kemungkinan, bahwa jaksa pelaksana negara Kejaksaan Negeri Tangsel akan diminta atau berpartisipasi untuk mendukung KPU Tangsel andai diminta KPU pusat

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved