Kritik Kartunis Jepang hingga Utang MRT Jakarta yang Harus Dibayar Bertahap Selama 40 Tahun
Dalam komik yang diposting di situs web onanhiroshi.com tersebut, Onan menyentil Pemerintah Indonesia agar segera melunasi utang terkait MRT.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Namun pihak MRT Jakarta dan pemerintah enggan membayar.
Komik tersebut juga menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo yang dieluk-elukan terkait dengan prestasinya membangun MRT.
Tanggapan PT MRT Jakarta
Komik yang awalnya hanya muncul di situs onanhiroshi.com ini kemudian tersebar luas di media sosial hingga ramai diperbincangkan.
Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan, masalah pembayaran pinjaman ini sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pemberi dan peminjam dana.
"Iya jadi menyayangkan ya kalau ada yang membuat kartun seperti itu. Tapi itu kan sebetulnya sudah ada prosesnya dan memang tidak ada keterlambatan (pembayaran),” kata Kamaluddin, Senin (8/4/2019).
Dirinya menyebut, utang ini akan dilunasi dalam jangka waktu 40 tahun dan pembayaran baru akan dimulai pada tahun ke-11, sesuai dengan kesepakatan.
"Sudah masuk dalam cicilan kan untuk 40 tahun pembayarannya dan sebetulnya sekarang belum masuk dalam pembayaran, masih ada grace periode selama 10 tahun, baru nanti tahun ke-10 akan mulai pembayaran," tuturnya.
Kamaluddin pun menegaskan tidak ada keterlambatan pembayaran oleh pemerintah dan PT MRT Jakarta.
Lebih jauh, Kamaluddin tidak mau menanggapi hal ini lebih jauh karena merupakan opini pribadi yang disampaikan melalui situs dan media sosial.
"Dan ini kan baru di socmed, jadi kami tidak memberikan komentar resmi kecuali di media resmi kami menyampaikan hak jawab karena hanya di socmed pribadi. Yang penting semua sudah sesuai proses dan peraturan pinjaman dan kontrak dengan kontraktor," tutur Kamaluddin.
Namun karena adanya revisi desain di tengah pengerjaannya, jumlah pinjaman pembangunan MRT sepanjang 16 kilometer ini bertambah menjadi Rp 16 triliun.
“Itu (penambahan biaya) yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontrak sifatnya design and build. Begitu sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru," kata Tuhiyat.
Sementara itu, di Fase II Pemerintah akan kembali mengajukan pinjaman sebesar 217 miliar yen atau Rp 25 triliun.
Kendati demikian, biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 22,5 triliun.
