DPD Gerindra DKI Sebut Framing Sandiaga Kembali Jadi Wagub Jakarta Dagelan Tak Berkelas

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan, Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno tidak kembali masuk Balai Kota DKI Jakarta sebagai Wakil Gubernur pasca Pilpres 2019.

Menurut Syarif, Sandiaga akan berkantor di kantor Wakil Presiden RI sebagai Wapres.

"Itu dagelan nggak berkelas, sudah membingkaikan (framing) Sandi akan kembali jadi Wagub, tapi justru akan ke sebelah Balai Kota di kantor Wapres," kata Syarif seperti dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Pasangan Prabowo-Sandiaga bahkan sudah melakukan syukuran dan doa kemenangan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Mereka tidak mengakui hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

• Kemendagri Tegaskan Sandiaga Uno Bisa Kembali Jabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Asalkan . . .

Mereka mengklaim memperoleh kemenangan 62 persen suara dalam Pilpres 2019.

"Bahkan untuk DKI berdasarkan hasil form C1 pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan meraih 56 persen suara," kata Syarif.

Syarif mengigatkan, DPRD DKI Jakarta sudah melakukan sidang paripurna saat Sandiaga mengundurkan diri sebagai Wagub untuk jadi cawapres.

Saat ini, proses untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI masih berlangsung, yakni sudah ada dua Cawagub DKI dari partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Para Cawagub DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.

• Sinyal Sandiaga Uno Soal Cawagub DKI, Diprediksi Diketok Usai Pilpres hingga Update Pansus DPRD

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap pembahasan wagub di DPRD lebih cepat, sehingga pertanyaan di masyarakat terjawab dari sisi kegiatan sehari hari sudah berjalan.

Anies Baswedan sudah mengirim surat yang bernomor 191/-1, 862 , terkait hal Penyampaian Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022, yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan ditandatanganinya dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

• Sandiaga Uno Akhirnya Muncul di Kawasan Senayan, Begini Kondisi Kesehatannya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerindra: Sandiaga Tak Akan Kembali ke Balai Kota, tapi ke Kantor Wapres"

Dibertiakan sebelumnya, setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, tertinggal dari paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Sandiaga kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjawab, tak ada aturan yang melarang Sandiaga kembali menjadi wagub.

"Tidak ada aturan yang melarang," kata Akmal ketika dihubungi wartawan, Kamis (18/4/2019). 

Akmal mengatakan, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai pengusung gubernur dan wakil gubernur mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta melalui gubernur.

• Sinyal Sandiaga Uno Soal Cawagub DKI, Diprediksi Diketok Usai Pilpres hingga Update Pansus DPRD

Sesudah itu, DPRD DKI jakarta menggelar pemilihan atas dua nama itu.

Saat ini, dua nama kandidat wagub DKI pengganti Sandiaga sudah diterima gubernur dan diteruskan ke DPRD.

Namun, DPRD belum mulai menyiapkan pemilihan.

Lalu, bisakah nama Sandiaga dimasukkan agar dipilih kembali?

"Bisa saja, kenapa tidak?" ujar Akmal dikutip dari Kompas.com.

Hanya saja, Akmal mengingatkan, secara etika, langkah itu tidak etis.

Akmal mengingatkan, jika hal itu dilakukan, harus ada argumentasi yang kuat atas inkonsistensi itu.

"Tidak ada larangan, cuma karena kita kan tidak melulu persoalan aturan. Ada etika harus diperhatikan," ucap dia.

• Sopir Fortuner Arogan Injak Kap Mobil Minta Maaf, Kasus Berujung Damai dan Pelajaran yang Dipetik

"Ketika ingin menarik lagi harus ada argumentasi jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu, karena haknya ada di partai pengusung," kata Akmal.

• Perbandingan Suara Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi di Dekat Kompleks TNI-Polri di Jakarta

Sebelum melenggang sebagai calon wakil presiden, Sandiaga Uno melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Dalam pidato pengunduran diri yang dibacakannya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Agustus 2018, Sandiaga memilih mengundurkan diri kendati bisa cuti dan kembali jika kalah.

"Mempertimbangkan betapa besar tugas seorang wakil gubernur, betapa berat kerja di Jakarta, dan menghindari risiko politisasi jabatan, menjauhkan dari mudharat pejabat yang mengintervensi dan menyalahgunakan birokrasi, anggaran, dan fasilitas, maka saya memilih ikhlas berkorban untuk tidak mengambil cuti," kata Sandiaga di hadapan para anggota dewan dan pejabat Pemprov DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta kala itu.

Harapan PKS

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap capres 02 Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019.

Dengan begitu proses pemilihan wagub DKI Jakarta yang selama ini kosong dapat terisi secepatnya.

Prabowo ditemani elite BPN Prabowo-Sandi, minus Sandi, mengklaim menang 62 persen berdasar hitung cepat internalnya.

"Pertama doa kita Pak Prabowo dan Pak Sandi menang. Lalu proses wagub juga lancar," kata Suhaimi saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Kamis (18/4/2019).

Kursi wagub DKI Jakarta kosong selama delapan bulan yang ditinggalkan Sandi sejak Agusus 2018 karena maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

Kursi wagub DKI Jakarta yang sedianya jatuh untuk PKS kini belum juga terisi dan entah sampai kapan prosesnya akan berakhir.

Suhaimi berharap proses tersebut bisa segera terlaksana, apalagi Pilpres 2019 sudah digelar.

"Habis pemilu ini, mungkin kita (partai pengusung wagub) mulai berjalan normal, dan pansus sudah berjalan. Pekan depan mudah-mudahan," ungkap Suhaimi.

Untuk diketahui, sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota fraksi untuk kelanjutan pemilihan wagub DKI Jakarta.

Setelah melewati proses pengusungan calon yang cukup panjang, proses pemilihan DKI II itu kini sudah sampai di tangan DPRD DKI. Pansus yang dibentuk itu, nantinya bertugas untuk menyusun tata tertib pemilihan.

Namun penyusunan pansus tersebut hingga kini belum terlaksana. Alasannya, baru beberapa fraksi saja yang mengirimkan nama-nama untuk diajukan sebagai anggota pansus tersebut.

Apalagi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta pun sebelumnya juga mengaku sibuk mengurus pileg untuk 17 April 2019 kemarin.

"Tunggu proses pemilu selesai semua, iya Insha Allah minggu depan pembahasan soal wagub kembali di mulai," katanya. (Nibras Nada Nailufa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bisakah Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI?" 

Ekspresi Sandiaga saat Prabowo deklarasi

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno selama hampir 10 menit saat Prabowo menyampaikan deklarasi kemenangan, tidak berbicara sama sekali di depan media. Wajahnya terlihat lebih pucat dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Kepalanya terlihat terus tertunduk beberapa kali saat Prabowo Subianto mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilu 2019.

Mengenakan kemeja polo berwarna biru, Sandiaga sesekali bertepuk tangan dan mengangkat jari jempol dan telunjuk khas pasangan tersebut ketika Prabowo Subianto berbicara.

Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari pengusaha tersebut saat dimintai pendapat. Ia hanya tersenyum dan memegang tenggorokannya. Kemudian masuk ke dalam rumah, ketika Prabowo menyapa pendukungnya yang berkerumun di luar pagar.

• Real Count KPU Pilpres 2019 Pukul 12.00 WIB 19 April: Jokowi 56,35% Prabowo 43,65% Data Masuk 1,57%

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menceritakan ketika 15 menit berbicara dengan Sandiaga di dalam sebelum acara deklarasi. Priyo mengaku hampir tidak bisa mendengar suara Sandiaga karena terlalu serak dan pelan.

• Sinyal Sandiaga Uno Soal Cawagub DKI, Diprediksi Diketok Usai Pilpres hingga Update Pansus DPRD

"Saya hampir tidak bisa mendengar. Dia bilang sakit tenggorokannya kalau bicara," ujarnya di depan Kediaman Prabowo, Jakarta, Kamis (18/4).

Ia sekaligus mengonfirmasi ketidakhadiran Sandiaga saat pidato Prabowo dan sujud syukur di depan rumah. Sandiaga pada Rabu (17/4) malam, ditemani oleh Nur Asia Uno berada di lantai 2 rumah. Ia beristirahat karena dinilai tidak memungkinkan bergabung. "Ia tidur semalam ditemani istrinya di lantai dua. Ada kamar tempat dia istirahat," jelasnya.

Sepanjang Kamis, Sandiaga berada di rumah pribadinya. Orang-orang terdekat mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu, mengatakan sedang beristirahat dan hanya makan siang bersama keluarga. Sementara untuk kesehatannya, Sandiaga sudah membaik dari sebelumnya.

“Alhamdulillah saya tadi ke dalam kondisinya sudah membaik, ‘cegukan’nya sudah hilang dan tadi bapak sedang makan siang bersama istri, ibunya Mien R Uno, dan ayahnya Henk Uno,” ujar Yuga, Anggota Tim Media Sandiaga.

Pegang 60 Persen Data C1

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan pihaknya telah memegang 60 persen data C1 dari seluruh TPS di Indonesia yang berjumlah sekitar 800 ribu. Dari data tersebut, pihaknya mengatakan sudah memegang kemenangan. Sehingga, dirasa perlu untuk melakukan deklarasi kemenangan. "Kenapa tidak? Lembaga survei saja boleh deklarasi kok. Masa Pak Prabowo tidak? Kami sudah memegang 60 persen data C1 dari seluruh TPS di Indonesia," jelas dia.

Data tersebut, katanya, akan menjadi data pembanding dan mencocokkan dengan data perhitungan oleh KPU yang sedang berjalan. Apabila ada perbedaan dengan penghitungan dari KPU dan menemukan banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka pihaknya akan membuka peluang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada kecurangan yang signifikan hingga mengubah hasil pemilu, maka kami akan mengajukan sengketa ke MK," tegasnya.

Andre menyatakan hingga saat ini, BPN masih terus mengumpulkan data C1 dan laporan kecurangan dari daerah-daerah. Dalam waktu dekat diharapkan olehnya, sudah bisa terkumpul semua. BPN juga meminta kepada seluruh relawan dan pendukung untuk menjaga surat suara yang saat ini sudah berada di Kecamatan. "Kami juga meminta agar semua relawan dan pendukung memegang form C1 yang ada," tegasnya.