Refly Harun Ungkap Kemungkinan Transaksi Pasar Gelap di Pemilu 2019, Ini Analisisnya

Sementara untuk Pileg 2019, Refly Harun menyatakan proses tersebut bisa saja memasuki transaksional terutama yang perseorangan.

• Sama-sama Tulis Surat dari Balik Penjara, Berikut Perbedaan Pesan Ahmad Dhani dan Ahok

• Pengakuan KPU Soal Banyak Petugas KPPS Meninggal, Reaksi Najwa Shihab Buat Penonton Tepuk Tangan

KPU Terbuka Bila Ada Tim Pencari Fakta

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, tak mempermasalahkan, pernyataan diperlukannya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kecurangan pemilu. Hasyim mengatakan KPU terbuka akan hal itu.

Sebelumnya diketahui, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengeluarkan pernyataan, untuk mengusulkan pembentukan tim independen Pencari Fakta Kecurangan Pemilu, pada Rabu 24 April lalu.

"Bagi KPU terbuka saja. Kalau ada yang merasa dirugikan membentuk tim atau apa ya silakan saja. Dan kami terbuka," tegas Hasyim di gedung Bawaslu, MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2019).

Dirinya melanjutkan, KPU akan memberikan data, keterangan, maupun dokumen terkait untuk memperjelas situasi yang ada.

"Silakan. KPU sangat terbuka. Artinya kalau KPU diminta memberikan keterangan, membuka data dokumen untuk memperjelas situasi seperti apa kami siap," ungkap dia.

Tanggapan Politisi Senior Demokrat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berharap semua pihak untuk menunggu proses penghitungan suara yang kini tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Politisi senior Demokrat ini tak sepakat jika kader Demokrat dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai bertindak di luar jalur hukum.

"Kami taat asas berikan kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan tugas sebaik-baiknya. Dan manfaatkan maksimalkan setiap upaya yang tersedia dalam UU baik dalam proses verifikasi perhitungan dan sampai penetapan dengan KPU," kata Amir kepada Ia mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kader Demokrat dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 untuk tidak melakukan perbuatan yang diluar jalur hukum.

"Kita taat asas tanpa perlu bergerak ke sana ke mari. Karena kalau kita lakukan manuver yang tidak jelas hanya akan membingungkan. Kita hindari jangan kita membingungkan rakyat. Kita patuh saja," tambah dia.

Jika ada dinamika yang muncul selama proses pemungutan dan penghitungan suara, maka Amir menyarankan hal itu dilaporkan sesuai mekanisme yang ada.

Sebab, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan.

"Kita hindari sekali sekecil apa pun bagi Demokrat, sambil melakukan upaya juga menghindari semaksimal mungkin situasi yang akan memanaskan," kata Amir.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengaku khawatir atas reaksi para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika dugaan kecurangan Pemilu 2019 tidak ditindaklanjuti.