Ribuan Petugas Diterjunkan Jaga MK, hingga Kebenaran Kabar Prabowo-Sandi Pimpin Aksi Hari Ini

TRIBUNJAKARTA.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade membantah pesan berantai (broadcast) WhatsApp yang menyebutkan adanya aksi unjuk rasa pada Jumat (24/5/2019).

Dalam pesan berantai itu disebutkan, aksi unjuk rasa akan dipimpin calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan mengusung tema Kedaulatan Rakyat.

"Itu hoaks. Jadi, tidak benar bahwa besok setelah shalat Jumat Pak Prabowo akan memimpin demo bersama Bang Sandi," ujar Andre dalam acara Kata Netizen Kompas TV, Kamis (23/5/2019).

Penjelasan yang sama disampaikan Andre kepada Tribunnews.com.

"Enggak benar," ujar Andre.

• Polri Tetapkan Status Siaga 1 Sampai 25 Mei, Warga Diminta Tak Takut dan Jalankan Aktivitas Biasa

• Sederet Ancaman Aksi 22 Mei, Terbaru Seorang Guru Diduga Sebarkan Ancaman Teror Bom Diringkus Polisi

Menurut Andre, tim BPN berencana mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Insyaallah besok siang tim kami akan mengajukan gugatan ke MK," kata Andre. Berikut isi pesan berantai di WhatsApp terkait aksi unjuk rasa yang rencananya dipimpin Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Insya Allah bsk jumat tgl 24/05/2019 akan berlanjut....peserta aksi akan bertambah, info lapangan:

1. Presiden Prabowo-Sandi insyaAllah bsk akan turun, bergerak dari masjid Al Azhar

2. Ust. Bernard insyaAllah akan tetap memimpin sbg KOMANDO

3. FPI didukung para Jawara akan turun kembali dgn menambah jumlah

4. Peserta dari luar daerah insyaAllah bertambah sedangkan yg sdh datang hari ini bermalam di hotel sekitar maupun di masjid2 atau di sekitar lokasi....

5. Bsk jumat 24/05/2019 seluruh Purn. Jend. turun dukung aksi...

6. Hari ini banyak TNI yg datang....namun msh sebatas melihat keadaan (sebagai penonton)

7. Bsk jumat 24/05/2019 aksi KEDAULATAN RAKYAT dimulai jam 14.00 wib...

Mohon doa seluruh pendukung aksi *SUPER DAMAI*...

Supaya jangan sampai ada *PENYUSUP/PROVOKATOR* sehingga tdk kondusif. *VIRALKAN KE PENJURU

Prabowo Temui JK

Semalam, Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan bertemu dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal itu merujuk pada kabar yang beredar disertai dengan pernyataan Kalla sebelumnya bahwa ia tengah mengupayakan membangun komunikasi dengan Prabowo.

Diketahui, Prabowo sempat meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (23/5/2019) sore.

Saat ditanya apakah bertemu dengan Prabowo di sekitar jam tersebut, Kalla tidak membantah dan tidak membenarkan.

Kalla hanya menjawab hari ini ia bertemu dengan banyak tokoh.

"Hari ini saya banyak bertemu tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat. Itu saja yang bisa saya katakan. Termasuk malam ini. Tadi di NU. Optimistis pokoknya. Harapan kita ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu final dan semua pihak tentu menyetujui apa yang diputuskan MK," ujar Kalla di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019) dilansir dari Kompas.com.

Saat ditanya kembali apakah salah satu tokoh yang ditemui adalah Prabowo, Kalla kembali tak menjawab secara tegas.

"Ya pokoknya banyak tokoh lah," lanjut dia.

Kalla sebelumnya menyatakan tengah berupaya membangun komunikasi dengan Prabowo untuk mendinginkan suasana usai terjadi kerusuhan pasca-demontrasi hasil Pilpres 2019 di Kantor Bawaslu.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Diusahakan, ya, sedang diusahakan. (Bersama) semua tokoh-tokoh," ujar Kalla.

Rekonsiliasi

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan ada optimisme rekonsiliasi antara calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pascapilpres ini.

Hal tersebut diungkapkan Jimly, usai melakukan pertemuan tertutup bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh nasional di kediaman dinas Wapres JK, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/5/2019).

Dia mengatakan, momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melangsungkan pertemuan calon presiden nomor urut 01 dan 02 itu.

"Perlu mendinginkan suasana. Kita manfaatkan ramadan ini untuk rekonsiliasi. Dari diskusi tadi ada optimisme. Saya tidak perlu menyebut secara detail tapi secara umum ada harapan rekonsiliasi akan terjadi," ujar Jimly.

Jimly mengatakan, tensi politik yang akhir-akhir ini panas, diharapkan dapat kembali membaik dengan upaya rekonsiliasi ini.

"Potensi rekonsiliasi dengan bertemu walaupun timingnya belum sekarang, tapi ada optimisme. Mudah mudahan bisa menurunkan ketegangan," kata dia.

Langkah Prabowo untuk melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly, patut diapresiasi.

Upaya tersebut, juga diharapkan mampu meredam pengunjuk rasa, karena Prabowo telah mengambil langkah yang tepat.

"Para demonstran pun sudah mulai berpikir serahkan mekanismenya pada proses resmi di mana nanti ada keputusan melalui Mahkamah Konstitusi. Mudah- mudahan tidak perlu lagi untuk demo," ungkap Jimly yang pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi Syafruddin, serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo. 

Ribuan personel gabungan amankan gedung Mahkamah Konstitusi

Sebanyak 1.100 personil pengamanan diterjunkan mengamankan Mahkamah Konstitusi (MK) selama tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Menurut dia, petugas keamanan sudah siap mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi di MK.

"Kami sudah siap 1.100 personil. Jadi, sekiranya nanti betul membawa massa ya kami siap juga," kata Fajar Laksono, kepada wartawan, Kamis (23/5/2019).

Namun, dia mengaku, tidak mengetahui berapa jumlah yang dikerahkan di setiap harinya.

"Sampai (pembacaan,-red ) putusan 1100 itu yang stand by. Ini akan ditugaskan di MK, tetapi dalam sehari itu plotting-nya berapa ratus, berapa puluh di mana saja itu tergantung situasi di lapangan," tambahnya.

Untuk diketahui, pengajuan permohonan untuk sengketa Pilpres dapat diajukan satu hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Artinya, pendaftaran permohonan gugatan dapat diajukan pada hari Rabu besok sampai jangka waktu tiga hari ke depan atau Jumat (24/5/2019).

Hal ini mengingat, KPU RI baru menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat nasional pada Selasa dinihari.

Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019.

Sedangkan, MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019.

Selain membuka PHPU 2019 untuk Pilpres, MK juga memberikan kesempatan bagi calon anggota legislatif (caleg) mengajukan permohonan sengketa PHPU 2019 untuk Pileg.

Untuk Pileg, pengajuan PHPU dikoordinasikan oleh pihak partai politik.

Untuk Pileg, pada Selasa kemarin, MK sudah membuka pelayanan dan akan berakhir pada Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Penentuan waktu batas akhir pengajuan permohonan gugatan untuk Pileg 2019 diajukan pada Jumat pukul 01.46 WIB, karena mengingat KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada Selasa pukul 01.46 WIB.(*)