Kapuspen TNI Beberkan Pertimbangan Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Mantan Danjen Kopassus

sejumlah pertimbangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Penulis: Wahyu Aji | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM/IST
Mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, memberi keterangan kepada wartawan terkais kasus dugaan intervensi hukum yang dilakukan jenderal bintang tiga di korp Bhayangkara, Selasa (23/7/2018) di Jakarta. 

TRIBUNJAKARTA.COM, BANTARJATI - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Sisriadi menjelaskan sejumlah pertimbangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Menurut Sisriadi, surat permintaan penangguhan penahanan tersebut, telah ditandatangani oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada Kamis, 20 Juni 2019 sekitar pukul 20:30 WIB.

“Ada beberapa pertimbangan yang mendasari permintaan penangguhan penahanan tersebut yaitu pertimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Mayjen TNI (Purn) Soenarko selama berdinas di lingkungan TNI, maupun setelah purnawirawan dan pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dengan purnawirawan,” kata Sisriadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya , Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menjadi penjamin penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI dihadapan awak media usai melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan ulama se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

“Sebelum kesini, saya menelpon Danpom TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto untuk berkoordinasi dengan Kababinkum TNI agar menyampaikan kepada penyidik, meminta penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mudah-mudahan segera dilaksanakan,” ujarnya.

Diberitakan, Polri mengabulkan penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

"Ini masih proses administrasi. Bila sudah selesai, beliau akan ditangguhkan penahanannya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Dedi mengatakan bahwa penjamin Soenarko terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Penjaminnya adalah Bapak Panglima TNI dan Pak Menko Kemaritiman Pak Luhut," ujarnya.

Meski telah dikabulkan penahanannya, Dedi mengatakan bahwa penanganan kasus Soenarko tetap berjalan.  Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku mengajukan penangguhan penahanan terhadap Soenarko.

"Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko untuk penangguhan penahanan," katanya saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Ia berharap pengajuan itu bisa segera direalisasikan sehingga penangguhan bagi Soenarko bisa secepatnya dilakukan. 
"Mudah-mudahan segera dilaksanakan," kata Panglima TNI singkat.

Diduga Sopir Mengantuk, Bus Rosalia Indah Tabrak Truk Angkut Beras di Tol Pemalang 3 Orang Meninggal

Ada Perayaan HUT ke-492 Jakarta, Sejumlah Jalan di Sekitar Bundaran HI Ditutup Mulai Besok

Deretan Promo Diskon Makan, Masuk Wahana Hiburan Sampai Sale Sepatu Sambut HUT ke-429 Kota Jakarta

Panglima TNI Minta Soenarko Ditangguhkan, Bisikan Menhan ke Polri dan Moeldoko Ogah Intervensi

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved