Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG- Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hari ini, Kamis (27/6/2019).

Sejumlah organisasi pun akan menggelar unjuk rasa di MK, untuk mengawal putusan itu, di antaranya Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, dan lainnya.

Aksi yang diklaim paling damai itu bertajuk Halalbihalal 212.

Pihak kepolisian sudah menyatakan melarang segala aksi di MK saat putusan.

Pengamat Politik, Ray Rangkuti, mengkritik Polri terkait larangan aksi unjuk rasa itu.

Ray Rangkuti beranggapan, setiap aksi politik merupakan hak setiap masyarakat Indonesia.

"Saya sendiri mengkritik keras larangan polisi terhadap siapapun yang berdemonstrasi, tidak tepat juga, siapapun warga negara dijamin uuntuk menyuarakan haknya," ujar Ray di Serpong, Rabu (26/6/2019).

Baginya, aksi unjuk rasa selalu mendapat hak, namun yang tidak diperbolehkan adalah kekerasan dan kekacauan.

"Bukan hanya karena koordinasi dia hanya pemberitahuan bukan kemudian polisi boleh mebgatakan iya atau tidak. Semua aksi politik boleh dilakukan di Indonesia, yang tidak boleh adalah melakukan kekavauan melakukan kekerasan," ujarnya.

• Pengemudi Ngantuk, Mobil Honda Mobilio Nyemplung ke KBT

• PT KAI Imbau Calon Penumpang yang Berangkat dari Stasiun Gambir Agar Mengatur Waktu Perjalanan

• Jelang Sidang Putusan: Maruf Amin di Rumah, Jokowi Pantau Lewat Youtube

Namun begitu, Ray juga mengkritik aksi unjuk rasa yang bertajuk menggunakan idiom agama, termasuk penggunaan kata 'halalbihalal'.

"Meskipun begitu saya pribadi juga agak mengkritik kawan-kawan yang menggunakan idiom agama yang sudah terlalu banyak menurut saya ya, perang uhud, perang badar, masuk neraka, tuhan enggak akan bela, macam-macam, terakhir halalbihalal," jelasnya.

Ray menegaskan pernyataannya itu bukan terkait agama secara prinsip, melainkan isu yang digunakan sebagai instrumen.

"Saya pikir sudah cukup lah menggunakan idiom agama untuk instrumen politik. Jadi bukan agama dalam pengertian prinsip beragama ditumbangkan dalam politik, tapi mempergunakan isu agama dalam instrumen politik," jelasnya.