Kepala BKD: Jabatan Sekda DKI Diperpanjang Atas Rekomendasi Anies Baswedan Karena Prestasi

Saefullah, menjabat sebagai Sekda DKI ketika dilantik pada 11 Juli 2014 silam. Lima tahun menjabat, kini masa jabatan tersebut sudah habis.

Kepala BKD: Jabatan Sekda DKI Diperpanjang Atas Rekomendasi Anies Baswedan Karena Prestasi
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah (tengah), sedang memberi keterangan kepada awak wartawan di dalam gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengatakan, bahwa masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah diperpanjang setelah lima tahun menjabat.

Hal ini, sesuai dengan rekomendasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena kinerja Saefullah yang dinilai baik.

Kepala BKD DKI, Chaidir mengatakan Bambang Widjojanto tak punya batasan cuti karena bukan PNS, Selasa (7/6/2019)
Kepala BKD DKI, Chaidir mengatakan Bambang Widjojanto tak punya batasan cuti karena bukan PNS, Selasa (7/6/2019) (TribunJakarta/Pebby Ade Liana)

"Bukan pensiun, masa jabatan Pak Sekda itu sudah lima tahun. Namun diperpanjang kembali dalam surat perpanjangan, itu sudah turun dari Kemendagri. Pak Sekda kan masih bagus kinerjanya, kompetensi masih bagus," kata Chaidir saat dikonfimasi, Rabu (17/7/2019).

Saefullah, menjabat sebagai Sekda DKI ketika dilantik pada 11 Juli 2014 silam. Lima tahun menjabat, kini masa jabatan tersebut sudah habis.

Chaidir pun mengatakan bahwa perpanjangan jabatan yang diberikan kepada Saefullah ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun Chaidir menuturkan tak ada ketentuan mengenai batas waktu perpanjangan jabatan tersebut.

Hal ini, mengacu kepada kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Tanggapi Anya Geraldine Butuh Waktu 1,5 Jam untuk Mandi, Celetukan Desta Buat Penonton Ngakak

500 Aparatur Sipil Negara Jakarta Selatan Ikuti Porsenibud di GOR Soemantri Brodjonegoro

Wahyu/Ade Kalahkan Wakil Malaysia, Susul 7 Wakil Indonesia ke Babak 32 Besar Indonesia Open 2019

"Jadi bunyinya, berdasarkan ketentuan pasal 117 UU nomor 15 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ditegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi yang telah dapat persetujuan dinas kepegawaian dan berkoordinasi dengan KSN," kata Chaidir.

"Ketentuannya begitu, jadi gak ada. Enggak ada ketentuan (maksimal lima tahun lagi) itu. Tergantung Gubernur iya," bebernya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved