Breaking News:

Pemkot Tangerang Vs Kemenkumham

DPRD Minta Perselisihan Kemenkumham Dengan Wali Kota Tangerang Tidak Merugikan Warga

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi mengatakan ingin segera menyelesaikan polemik perihal lahan jangan sampai warga Kota Tangerang

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat halal bihalal di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (10/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - DPRD Kota Tangerang minta perselisihan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah tidak mengorbankan masyarakat Tangerang.

Sebab, perselisihan antar keduanya kian hari semakin memanas.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi mengatakan ingin segera menyelesaikan polemik perihal lahan jangan sampai warga Kota Tangerang terkena imbasnya dari pencopotan fasilitas pelayanan publik.

"Meskipun layanan publik untuk masyarakat yang ada di komplek Kemenkumham sudah normal, kan sekarang merembet ke penghentian layanan untuk kantor-kantor Kemenkumham. Saya sudah dengar hal ini banyak dampaknya. Kan orang-orang yang di Lapas juga elemen masyarakat yang harusnya dipenuhi juga kebutuhan layanan publiknya. Jadi catatan saya, berpolemik boleh asal jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat," katanya lewat sambungan telefon, Kamis (18/7/2019).

Bila perseteruan antar pejabat tersebut sampai mengganggu aktivitas dan pelayanan publik ke masyarakat, Suparmi pun mempersilahlan warga untuk beraspirasi.

Sebab, menurutnya, bagaimana pun warga tidak bisa terseret dampak perselisihan dua pejabat soal lahan di Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Kalau menanggu ya bagus masyarakat kritik kepada pemerintah bahwa pelayanan masyakat itu memang wajib diberikan pemerintah. Pelayaan itu kan hasil dari pada pajak masyarakat," ucap Suparmi.

"Artinya, enggak boleh pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengganggu kepentingan publik," sambungnya.

Di lain kesempatan, kepala Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Klas IIA Tangerang, Jumadi mengatakan sejak Minggu malam (14/7/2019) penerangan jalan depan lapas gelap gulita.

Sebab Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak menyala setiap malam tiba.

Padahal yang melintas di sekitar Lapas adalah masyarakat Kota Tangerang.

"Sudah terasa merugikannya dan dalam artian jadi gelap. Rasanya khawatir kalau ada anak-anak yang nyebrang dan mobil lewat kan cukup ramai di depan Lapas ini. Kalau ada orang ketabrak bagaimana, itu yang kami khawatirkan," kata Kalapas Pemuda Klas IIA Tangerang, Jumadi (16/7/2019).

Gara-gara Saling Tatap, 4 Remaja Beda RW di Cipinang Besar Utara Saling Serang

Besok, Polres Metro Tangerang Panggil Wali Kota Tangerang Soal Lahan Kemenkumham

13 Wakil Merah Putih Main Hari Ini di 16 Besar Indonesia Open: Jadwal dan Link Live Streaming

Mengenai sampah yang tidak terangkut, Jumadi mengatakan, setiap pagi dan sore memanfaatkan tenaga binaan atau narapidana untuk membuangnya ke lahan Kemenkumham sekitar Lapas.

"Kita kan ada warga binaan yang sudah terpilih, yang sudah bisa dipercaya untuk buang sampah, kan ada juga pertanian di dalam blok itu, kita pakai WBP yang di situ. Ada yang angkut sampah untuk dibuang, nanti gantian ada yang satu langsung balik," tutur Jumadi.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved