Wali Kota Bekasi dan Depok Setuju Gabung Jakarta, Ridwan Kamil Sebut Tak Relevan Anies Pasrah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, keinginan Kota Bekasi untuk masuk Provinsi DKI Jakarta tak relevan.

Wali Kota Bekasi dan Depok Setuju Gabung Jakarta, Ridwan Kamil Sebut Tak Relevan Anies Pasrah
ISTIMEWA/Facebook Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di JakBistro, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/11/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, keinginan Kota Bekasi untuk masuk Provinsi DKI Jakarta tak relevan.

Menurut dia, isu pemekaran wilayah lebih ideal untuk pemerintahan tingkat dua atau kabupaten kota.

"Sama saja tidak relevan dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemerkaran daerah tingkat dua," kata Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (19/8/2019). 

Hal serupa juga berlaku untuk wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Menurut dia, pemekaran wilayah harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya dalam urusan pelayanan publik.

"Ini juga kurang relevan (untuk jad provinsi) yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot," katanya.

Anies serahkan ke pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan komentar usai laga Persija vs Song Lam Nghe An di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018) malam. TRIBUNNEWS.COM/ABDUL MAJID
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan komentar usai laga Persija vs Song Lam Nghe An di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018) malam. TRIBUNNEWS.COM/ABDUL MAJID (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal wacana Kota Bekasi masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ia pun menyebut, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat," ucapnya, Senin (18/8/2019).

Halaman
1234
Penulis: wahyu tribun jakarta
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved