Sepekan Dilantik, Anggota DPRD DKI Perwakilan dari Bhutan

Bhutan sendiri merupakan sebuah negara kecil berpenduduk kurang dari satu juta jiwa di kawasan Asia Selatan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari legislator Bhutan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan kerja (kunker) dari perwakilan legislator Bhutan.

Ini merupakan pertama kalinya anggota DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan kerja pada masa jabatan 2019-2024 setelah sepekan dilantik pada 26 Agustus 2019.

Bhutan sendiri merupakan sebuah negara kecil berpenduduk kurang dari satu juta jiwa di kawasan Asia Selatan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, tujuan legislator Bhutan datang ke DPRD DKI untuk mempelajari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, Bhutan yang saat ini menerapkan sistem monarki direncanakan akan mengubahnya menjadi sistem pemerintahan demokrasi.

"Mereka datang ke sini salah satunya mencari informasi atau menggali informasi mengenai demokrasi," ucapnya, Jumat (6/9/2019).

Basri menceritakan, sebelum menyambangi DPRD DKI Jakarta, para legislator Bhutan ini telah mengunjungi sejumlah negara lainnya untuk mempelajari sistem demokrasi.

"Bhutan ini kan monarki kerajaan. Rajanya itu kayak mau pensiun, dia mau rakyatnya lebih makmur dan lebih sejahtera sehingga kemungkinannya mau merubah dari monarki ke demokrasi," kata Basri.

Jakarta sendiri dipilih menjadi lokasi studi banding lantaran statusnya sebagai ibu kota negara dan kedatangan ini juga difasilitasi oleh fraksi Golkar.

Beberapa hal pun dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini.

Salah satunya ialah membahas soal perbandingan antara sistem pemilihan umum di Indonesia dan Bhutan.

Dimana pemilihan umum yang dilakukan di Bhutan hanya untuk memilih Perdana Menteri dan para legislator.

"Terkait bagaimana mereka kampanye, ternyata mereka itu kampanye dibiayai pemerintah. Mereka dikasih nilai angka yang sama untuk kampanye," ucapnya.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan ini ialah soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan non-government organization (NGO) yang ada di kedua negara tersebut.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved