Reaksi Parpol Pendukung Jokowi Menanggapi Isu Jatah Menteri Gerindra
Isu calon menteri kembali mencuat jelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
lihat foto
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam membentuk kabinet. Termasuk mengenai kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri.
"Menteri itu hak prerogatif presiden jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (7/10/2019).
Menurut Puan, PDIP tidak bisa memutuskan sendiri persetujuan masuknya Gerindra ke pemerintahan.
PDIP harus berkonsultasi dengan partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya, seperti Golkar, NasDem, PKB, PPP, bahkan Hanura.
"Ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus apa namanya, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. kita lihat aja nanti," katanya.
Hingga saat ini menurut Puan, Presiden Jokowi belum membicarakan kepada Parpol pengusung mengenai masalah kabinet dan kemungkinan masuknya Gerindra ke pemerintah.
"Setuju engga setuju kita lihat saja Presiden belum ngajak ngomong," pungkasnya.
• Aparat Polsek Pondok Aren Ringkus Pelaku Pencurian 86 Aki Taksi Blue Bird
• Balita 2,5 Tahun di Batam Tewas Ditusuk Paman: Dipicu Motor Rusak, Pelaku Lalu Tikam Perut Sendiri
Bantahan Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Dasco menegaskan, partainya sama sekali tidak mengincar posisi apapun dalam kabinet.
"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah.
Tawaran itu diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan dan dan ekonomi.
Jika konsep tersebut disetujui maka Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.
"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.
