Kabar Gembira Buat Warga Bekasi, Pemilik Piutang PBB Bakal Terbebas dari Sanksi

Adapun yang dimaksud sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebelumnya berlaku bagi wajib pajak yang tidak terbayar, belum dibayar, atau terlambat dibayar

Kabar Gembira Buat Warga Bekasi, Pemilik Piutang PBB Bakal Terbebas dari Sanksi
Istimewa
Landmark kota Bekasi di Taman Jatiasih Bekasi Selatan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Pemerintah Kota Bekasi berlakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) salah satunya untuk mempercepat target penerimaan pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan penghapusan sanksi untuk percepatan target penerimaan dan penggalian potensi piutang pajak daerah.

Selain itu kata dia, kebijakan ini sekaligus jadi stimulus bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran dan adanya sifat kepentingan sosial kemanusiaan.

"Dalam rangka percepatan target penerimaan (akhir tahun) perlu menetapkan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 berupa bunga dan denda yang terutang," kata Aan Suhanda, dalam keterangan pers, Jumat (11/10/2019).

Kebijakan ini berlaku sejak 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019 didasari Peraturan Walikota Bekasi Nomor 103/2019 dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep-386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019.

Korban Kerusuhan Demo Dimakamkan di TPU Cipulir, Ini Pengakuan Sang Ibu saat Anaknya Meninggal

Viral Wanita Pecinta Korea Pasang Billboard di Bekasi, Belum Izin Hingga Terancam Diturunkan

Adapun yang dimaksud sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebelumnya berlaku bagi wajib pajak yang tidak terbayar, belum dibayar, atau terlambat dibayar.

Sanksi tersebut berupa berupa bunga dan denda, dengan adanya kebijakan penghapusan ini, secara otomatis wajib pajak yang belum taat pajak terbebas dari sanksi.

Aan melanjutkan, capaian PBB-P2 per 10 Oktober 2019, sudah mencapai Rp 445.6 milyar atau 74, 31 persen. Angka ini setara dengan capaian pajak pada akhir Desember tahun 2018 sebesar Rp 417 miliar.

“Capaian PBB tahun ini sudah bagus sekali dibanding tahun 2018 di periode yang sama. Dari target 599 miliyar pada posisi sekarang, realisasi hari ini sudah mencapai 74.31 persen atau Rp 445,6 Miliar. Sedangkan pada tahun 2018 di akhir bulan Desember capaiannya di angka 417 milyar," kata Aan.

Untuk itu, ia berharap target penerimaan pajak terus meningkat ditambah pemberlakuan program penghapusan sanksi adminitrasi piutang PBB-P2 tahun 2019.

"Hingga akhir Desember 2019 semoga target semua pajak daerah bisa dicapai," pungkasnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved